Berdialog dengan Guru Agama Se-Indonesia, Moeldoko: Tugas Saya Perjuangkan Hak Kalian

PADANG - Bertemu dengan ratusan guru yang tergabung dalam Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII), Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan, pemerintah mengapresiasi setiap kritik dan masukan dari para guru terhadap kebijakan pendidikan.

Ia pun meyakinkan bahwa pemerintah akan terus berbenah dalam menjamin kesejahteraan guru di Indonesia, khususnya guru agama dan guru non-ASN.

"Saya menyadari betapa strategisnya peran seorang guru agama bagi anak-anak didiknya karena merekalah yang membentuk karakter bangsa. Guru adalah partner strategis pemerintah, jadi kita harus saling membantu dan memberi. Ini memang perkara tidak mudah karena semuanya ada aturan-aturannya. Tapi ini adalah tugas saya untuk memperjuangkan hak Anda," kata Moeldoko, Minggu, 2 Oktober.

Moeldoko menceritakan, bagaimana dididik oleh guru agama di surau kecil tempat Ia belajar mengaji.

Bagi dia, guru agama telah membentuk karakter kuat dan kepribadian yang baik dalam dirinya.

Oleh karenanya Ia memberikan perhatian khusus bagi kesejahteraan guru agama di Indonesia.

Sementara itu, sebagian besar guru agama yang hadir dalam kongres nasional tersebut adalah tenaga honorer yang telah mengajar selama bertahun-tahun dengan tingkat kesejahteraan yang sangat minim.

Terlebih lagi, selama ini pengelolaan pendidikan agama berada di bawah dua institusi, yakni Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek). Hal ini, menurut para guru, berpotensi menimbulkan kerancuan kebijakan dan meminggirkan kesejahteraan para guru agama.

Oleh karenanya, para guru menyampaikan aspirasi agar segera dinaikkan statusnya menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan kebijakan tegas yang menjamin kesejahteraan mereka.

"Saya sangat sedih ketika mendengar gaji guru honorer hanya Rp300.000 per bulan. Itu benar ya?" Tanya Moeldoko, yang dijawab "Benar" oleh para guru yang hadir.

"Kita catat semua keluhannya. Tapi saya berpesan, tetap perbaiki kualitas dengan semangat dari dalam diri dan kualitas harus disesuaikan dengan perkembangan sekarang. Gak bisa stagnan dan berhenti karena dunia telah berubah dengan cepat," pesannya kepada para guru.

Terkait dengan Rancangan Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas yang gagal masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Perubahan Tahun 2022, para guru menyampaikan agar pemerintah terus mendorong dan mengawal pengesahan RUU ini.

"Terkait RUU Sisdiknas, di Kantor Staf Presiden (KSP) sendiri tidak ada upaya untuk menghapuskan atau mengabaikan pendidikan agama. Secara prinsip, pemerintah sangat memperhatikan proses ini. Tidak masuknya RUU ini ke Prolegnas harus jadi satu momentum untuk memperbaiki proses maupun substansi didalamnya," kata Deputi II KSP Abetnego Tarigan, yang mendampingi Kepala Staf Kepresidenan menghadiri Kongres AGPAII tersebut.