Bagikan:

JAKARTA - Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menyebut Sandiaga Salahuddin Uno telah berkonsultasi lebih dulu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum memutuskan bergabung ke PPP.

Dia menegaskan konsultasi itu bukan merupakan cawe-cawe dalam politik praktis. Hal ini merupakan bentuk dari politik kenegaraan Sandi ke Presiden Jokowi.

"Bahwa konteks cawe-cawe tadi kaitanya dengan koordinasinya Pak Sandiaga atau mungkin saya selaku ketua umum itu adalah tidak dalam konteks politik praktis. Tetapi bahwa apa yang dikoordinasikan atau dikomunikasikan dengan bapak Presiden adalah dalam konteks politik kenegaraan," kata Mardiono dilansir ANTARA, Rabu, 14 Juni. 

Mardiono menjelaskan posisi PPP berada dalam koalisi pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Meski begitu, ia merasa wajar apabila Sandi melakukan konsultasi ke Presiden Jokowi untuk menentukan arah politiknya.

"Nah yang disebut dalam hal cawe-cawe itu adalah cawe-cawe dalam tugas sebagai seorang presiden dan kepala negara. Jadi ini harus kita pisahkan ya, tetapi bukan persoalan politik praktis, karena di dalam politik praktis tentu presiden ini harus netral," tambah Mardiono.

Di sisi lain, Mardiono mengatakan dalam politik kenegaraan presiden sebagai kepala negara memiliki kewajiban untuk segala hal yang diselenggarakan oleh negeri ini, termasuk pemilu.

Dia tak memungkiri kalau seorang presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tidak ikut dalam urusan pemilu.

"Itu tidak mungkin, karena presiden adalah sebagai penanggung jawab," ujar Mardiono.

Sementara itu, Sandiaga Uno membenarkan berkomunikasi dengan Presiden Jokowi. Bahkan, Sandiaga mengakui telah melapor ke Presiden Jokowi telah bulat tekadnya untuk bergabung ke PPP. 

"Ya sudah sudah mendapat, saya sudah konsultasikan, saya sudah lapor kepada Bapak Presiden, dan perjuangan saya ini kerja keras, kerja tuntas, dan kerja ikhlas," ujar Sandiaga.