Bahas Trotoar Depan Kedubes AS dengan Kemlu, Pemprov Pastikan Pembukaan Lajur Jalan Secepatnya

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan pembahasan mengenai akses trotoar di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) yang diblokade dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu).

Pembahasan ini juga dilakukan dengan pihak Kedubes AS dan Polda Metro Jaya. Hasilnya, pemerintah sepakat untuk membuka kembali akses trotoar depan kantor diplomat yang terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan tersebut.

"Kami sudah mengadakan pembahasan dengan berbagai Unsur terkait baik dari Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar AS dan juga Pamobvit Polda Metro Jaya untuk melakukan pembukaan kembali trotoar di depan kantor Kedubes AS," kata Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga DKI, Wiwik Wahyuni dalam pesan singkat, Rabu, 7 Juni.

Namun, belum ada kepastian mengenai kapan penutup trotoar tersebut akan dibuka. Wiwik memastikan pembongkaran beton dan kawat berduri yang menutup akses pejalan kaki itu dilakukan secepatnya.

"Untuk rencana opening (pembongkaran), menunggu koordinasi lebih lanjut dengan Kemenlu dan Pihak Kedutaan, tapi diupayakan bisa secepatnya," ungkap Wiwik.

Permasalahan trotoar depan Kedubes AS sebelumnya pernah diungkapkan pada tahun 2013. Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, saat menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta pun sempat meresponsnya saat itu. Namun, keluhan ini muncul lagi.

Salah satu keluhan soal ditutupnya trotoar untuk umum depan Kedubes AS dan penggunaannya secara eksklusif hanya untuk pengunjung kedubes datang dari Koalisi Pejalan Kaki. Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus mempertanyakan mengapa masyarakat tak bisa menggunakan haknya terhadap ruang publik tersebut

"Padahal AS kan menganut kota yang ramah bagi pejalan kaki. Kenapa sih, seeksklusif itu trotoarnya? Padahal itu ruang publik, lho. Jadi, yang bukan hak milik mereka, harusnya tunduk pada hak hukum di mana mereka berada," ungkap Alfred.

Sementara, lanjut dia, kantor kedubes lain tidak ada yang menutup akses trotoar dari masyarakat, seperti contohnya Kedubes Prancis dan Jepang di Jalan MH Thamrin, Kedubes Spanyol di Jalan H Agus Salim, hingga Kedubes Rusia di Jalan HR Rasuna Said.

lfred mendesak Pemprov DKI untuk segera membuka akses trotoar di depan Kedubes AS. Mengingat, selama ini kondisi akses pejalan kaki di depan Kedubes AS berada di badan jalan dan hanya difasilitasi dengan traffic cone atau barrier.

"Ini yang sebenarnya kami sesalkan, kami prihatin. KENAPA sih, kok pemerintah Indonesia engga berani? Pemprov DKI tinggal bicara, hanya komunikasi. Kemenlu juga harus ditanya soal ruang publik ini, jalan sepadan bangunan yang diblok dan tidak bisa diakses," cecarnya.