JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran Rp171 miliar dalam rancangan APBD 2023 untuk melanjutkan pembangunan trotoar di Jakarta.
Trotoar yang akan dibangun pada tahun depan memiliki konsep complete street, dilengkapi dengan guiding block, bollard (bola beton), dan memiliki lebar hingga 4 meter.
Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho menegaskan, trotoar yang akan dibangun tidak akan mempersempit jalan. Sebab, Pemprov DKI akan membuat trotoar yang konsisten dengan lajur jalan.
"Kita membuat trotoar itu tidak mempersempit jalan tapi mengonsistensi lajur jalan. Misalnya, tadinya ada empat lajur ke tiga lajur. Itu kan bittle neck. Dengan trotoar itu, kita konsistensi lajur jalan menjadi tiga semua," kata Hari kepada wartawan, Minggu, 20 November.
Hari mengaku akan ada dampak kemacetan saat proses pengerjaan trotoar. Hanya saja, kemacetan lalu lintas pada titik konstruksi pembangunan trotoar hanya sementara.
"Namanya pengerjaan fisik kan pasti macet. Tapi hanya sementara. Artinya, macetnya itu ada batasan saat proses pengerjaan fisik saja. Butuh waktu maksimal tiga bulan, lah," ungkap Hari.
BACA JUGA:
Lagi pula, kata Hari, pejalan kaki semestinya memang diprioritaskan, kemudian pesepeda, penguna transportasi umum, dan pengguna kendaraan pribadi.
"Jadi kalau mikirnya jalan, kok, dikecil-kecilin? Enggak. Memang kita berpikirnya ke depan sebagai kota global, kita utamakan trotoar untuk pejalan kaki," ungkap Hari.
Sebagai informasi, dalam pengerjaan trotoar pada tahun depan, Pemprov DKI mengajukan anggaran sebesar Rp171 miliar dalam rancangan APBD tahun anggaran 2023. Lokasinya berada di kawasan Mangga Besar, Gunung Sahari Raya, Kawasan sekitar Jakarta International Stadium (JIS), Mangga Dua Raya, Daan Mogot, dan Mas Mansyur segmen utara.
Komisi D DPRD DKI Jakarta menyetujui usulan nominal tersebut. Namun, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menekankan agar Dinas Bina Marga mengkaji secara matang terhadap rencana pembangunan trotoar tahun depan.
Alasannya, Ida menilai, banyak pembangunan serta pelebaran trotoar di Jakarta malah mengurangi volume jalan. Dampaknya, hal ini sering kali menimbulkan kemacetan lalu lintas.
“Penekanan kami bahwa harus ada pembuatan konsep bahwa pembuatan trotoar bisa efektif dan tidak membuat macet,” kata Ida dalam rapat pembahasan RAPBD, Selasa, 15 November.
Ida juga mengingatkan agar Dinas Bina Marga DKI Jakarta menggandeng Satpol PP DKI Jakarta untuk melakukan pegawasan terhadap trotoar-trotoar yang sudah dibangun agar tidak salah penggunaan. Pasalnya, trotoar ini dibangun untuk menunjang kawasan transportasi terintegrasi.
“Ini salah satu rekomendasi Komisi D agar Bina Marga harus kerjasama dengan Satpol PP untuk menertibkan itu semua, jadi kembalikan trotoar ke fungsi awal. Akan saya sampaikan saat rapat Banggar nanti,” ujar Ida.
