JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta membuka kembali akses trotoar di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) pada Sabtu, 10 Juni. Beton dan kawat berduri yang sempat menutup akses dan ramai dikritik ini sudah disingkirkan.
"Menindaklanjuti hasil Koordinasi dengan Stakeholder terkait Pemprov DKI Jakarta telah melakukan Re-Opening (Pembukaan Kembali) Badan Jalan dan Trotoar di depan Kedutaan Besar AS," ujar Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga DKI, Wiwik Wahyuni.
Proses pembersihan trotoar dilakukan sejak Jumat, 9 Juni, malam. Barrier beton dan kawat berduri yang sempat menutup akses sudah dipindahkan.
Saat ini, trotoar itu sudah kembali difungsikan. Sehingga, masyarakat bisa menggunakan fasilitas umum tersebut.
"Pelaksanaan pekerjaan telah berjalan dengan baik sehingga trotoar dapat difungsikan kembali sebagai akses pejalan kaki sehingga pejalan kaki dapat berjalan dengan nyaman dan aman," kata Wiwik.
Sebagai informasi, permasalahan trotoar depan Kedubes AS sebelumnya pernah diungkapkan pada tahun 2013. Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, saat menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta pun sempat meresponsnya saat itu.
BACA JUGA:
Sebelumnya, Koalisi Pejalan Kaki juga sejak lama mengeluhkan penutupan trotoar yang berada di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jalan Medan Merdeka Selatan. Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus mempertanyakan kenapa masyarakat tak bisa menggunakan haknya terhadap ruang publik tersebut
"Padahal AS kan menganut kota yang ramah bagi pejalan kaki. Kenapa sih, seeksklusif itu trotoarnya? Padahal itu ruang publik, lho. Jadi, yang bukan hak milik mereka, harusnya tunduk pada hak hukum di mana mereka berada," ungkap Alfred.
Sementara, lanjut dia, kantor kedubes lain tidak ada yang menutup akses trotoar dari masyarakat, seperti contohnya Kedubes Prancis dan Jepang di Jalan MH Thamrin, Kedubes Spanyol di Jalan H Agus Salim, hingga Kedubes Rusia di Jalan HR Rasuna Said.
Alfred mendesak Pemprov DKI untuk segera membuka akses trotoar di depan Kedubes AS. Mengingat, selama ini kondisi akses pejalan kaki di depan Kedubes AS berada di badan jalan dan hanya difasilitasi dengan traffic cone atau barrier.
"Ini yang sebenarnya kami sesalkan, kami prihatin. Kenapa sih, kok pemerintah Indonesia engga berani? Pemprov DKI tinggal bicara, hanya komunikasi. Kemenlu juga harus ditanya soal ruang publik ini, jalan sepadan bangunan yang diblok dan tidak bisa diakses," pungkasnya.
