BPK Berikan Opini Disclaimer Atas Laporan Keuangan PAM Jaya, DPRD: Wajar

JAKARTA - Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta Ismail menganggap wajar apabila Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Disclaimer atau Tidak Memberikan Pendapat terhadap laporan keuangan BUMD PAM Jaya tahun 2022.

Penyematan Disclaimer dari BPK terjadi ketika auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan karena lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

"PAM Jaya kemarin sifatnya Disclaimer dari BPK. Itu menurut saya memang wajar dan bisa dipahami bersama," kata Ismail saat dihubungi, Rabu, 31 Mei.

Ismail menjelaskan, sepanjang tahun 2022, PAM Jaya tengah melakukan transisi aset-aset perusahaan karena kerja sama pengelolaan air atau swastanisasi air dengan Palyja dan Aetra berakhir pada 31 Januari 2023.

Karena itu, tidak memadainya laporan keuangan termasuk aset BUMD yang diperiksa BPK dimaklumi oleh Ismail.

"Memang sampai 31 Januari iru masih terjadi koordinasi (yang belum selesai) antara PAM dengan mitranya. Sehingga, ketika tidak didapatkan data yang valid dari mitra kerjanya tersebut, maka PAM tidak bisa menyuguhkan data dalam laporan itu sesuai keinginan BPK. Maka, wajar akhirnya disclaimer," jelas Ismail.

Meski demikian, Ismail meminta PAM Jaya menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi BPK atas masalah pada pencatatan laporan keuangan perusahaannya. Dalam hal ini, BPK memberi waktu tindak lanjut rekomendasi kepada instansi atau lembaga selama 60 hari.

"Seharusnya waktu 60 hari cukup untuk PAM Jaya menyusun baik daya maupun aset by sistem, karena proses persiapan sudah dilakukan satu tahun sebelum berakhirnya masa kerja sama (swastanisasi air) tersebut," ucap dia.

Dalam laporan keuangan tahun 2022, BPK memberikan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau Disclaimer of Opinion kepada PAM Jaya. Hal ini berbeda dengan Pemprov DKI Jakarta yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan di tahun yang sama.

Penyematan Tidak Memberikan Pendapat dari BPK terjadi ketika auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan karena lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Hal ini disampaikan anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit dalam rapat paripurna penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK kepada Pemprov DKI di gedung DPRD DKI Jakarta.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan BPK termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh PAM Jaya, BPK memberikan opini Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) atas laporan keuangan PAM Jaya tahun buku 2022," kata Ahmadi Noor Supit, Senin, 29 Mei.

Ada sejumlah faktor yang menyebabkan BPK menaruh predikat Tidak Memberikan Pendapat kepada PAM Jaya. Pertama, aset tetap sampai tahun 1986 serta aset tetap bangunan dan instalasi yang diperoleh pada tahun 1997 dicatat secara gabungan tanpa didukung rincian aset, proses kapitalisasi dan pencatatan aset tetap kurang memadai, dan aset tetap yang diperoleh mitra melalui beban imbalan untuk menghasilkan pendapatan tidak disajikan maupun diungkapkan.

"Hal tersebut mengakibatkan saldo aset tetap senilai Rp867,23 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya dan aset tetap yang disajikan dan diungkapkan belum menggambarkan seluruh aset tetap yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan," ungkap Ahmadi Noor Supit.

Kemudian, pengelolaan persediaan tidak produktif tidak didukung dengan catatan dan tempat penyimpanan yang memadai serta tidak pernah dilakukan stok opname sehingga saldo persediaan aset tidak produktif senilai Rp30,42 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.

Selanjutnya, pencatatan transaksi hasil kerja sama antara PAM Jaya dengan mitra pada Rekening Escrow tidak memadai.

"Sehingga, saldo rekening escrow per 31 Desember 2022 senilai Rp790,58 miliar tidak disajikan dalam laporan posisi keuangan, saldo dana senilai Rp48,42 miliar belum jelas hak dan kewajibannya, serta potensi kurang saji atas arus kas aktivitas operasi pada laporan arus kas," urai dia.

Lalu, pencatatan utang uang jaminan langganan (UJL) tidak didukung dengan daftar rincian yang lengkap dan akurat sehingga saldo Utang UJL sebesar Rp53,32 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.

"Hasil pemeriksaan laporan keuangan PAM Jaya tersebut hendaknya tidak menjadikan patah semangat, melainkan menjadi dorongan untuk selalu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan BUMD," pungkas Ahmadi Noor Supit.