JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengkaji penerapan bekerja di rumah atau work from home (WFH) bagi pegawai yang bekerja di Ibu Kota selama penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN.
Menanggapi hal ini, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai kebijakan WFH tersebut akan membuat para pengusaha merugi. Sebab, WFH dapat mengurangi produktivitas pegawai yang setiap hari bekerja di kantor.
"Untuk karyawan swasta kan kaitannya dengan produktivitas. Mereka enggak mungkin berhenti. Masak tutup semua hari (penyelenggaraan KTT ASEAN) itu?" ungkap Trubus saat dihubungi, Jumat, 26 Mei.
Trubus meminta Pemprov DKI mencari solusi atas potensi kerugian pelaku usaha jika semua pegawainya WFH saat gelaran forum internasional tersebut.
"Harus ada solusi lain. Harus ada kompensasinya untuk pelaku usahanya itu. Kalau enggak, ya pengusaha pada teriak karena walaupun sehari saja (pegawai WFH), ya rugi. Misalnya barang yang sudah mau diekspor, atau produk dan jasa yang sudah disepakati, kan enggak mungkin ditunda atau mundur," ujar dia.
Sebelumnya, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menuturkan, saat ini tengah dikaji wacana pemberlakuan WFH bagi masyarakat sebagai bagian dari menyukseskan penyelenggaraan rangkaian KTT ASEAN. Pembahasan kajian tersebut juga akan melibatkan Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya.
ASEAN Foreign Ministers' Meeting (AMM)/Post Ministerial Meetings (PMC) di Jakarta akan berlangsung pada 8-14 Juli 2023 dan KTT ASEAN Plus/ASEAN+3 Summit yang akan dilaksanakan pada 5-7 September 2023.
"Kemungkinan misalnya tanggal 13, 14 itu masih wacana ya, bisa work from home, dan juga di posisi tanggal 5 sampai 7 September kita bahas nanti dengan Pak Kapolda, Pak Pangdam, untuk bisa work from home," kata Heru usai menggelar rapat koordinasi persiapan KTT ASEAN, Selasa, 23 Mei.
Heru berujar, berbagai kesiapan penyelenggaraan rangkaian KTT ASEAN di Jakarta dilakukan gotong royong, kerja sama lintas sektoral, di antaranya dalam perbaikan jalan dan penerangan lampu jalan dilakukan oleh Dinas Bina Marga, pengaturan lalu lintas dilakukan oleh Dinas Perhubungan, lalu Dinas Kesehatan menyiapkan dokter yang diperlukan di lokasi penginapan, dan Dinas Pendidikan menyiapkan anak-anak sekolah untuk menyambut para rombongan delegasi berbagai negara.
BACA JUGA:
"Setiap gedung perkantoran di Jakarta juga bisa menyemarakkan dengan memasang umbul-umbul atau spanduk, sehingga kemeriahan itu kita hadirkan bersama-sama,” urai Heru.
Terkait
