JAKARTA - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden menegur Israel pada Hari Minggu, terkait perintah yang mengizinkan pemukim Yahudi untuk membangun kehadiran permanen di sebuah pos di Tepi Barat, sementara sebelumnya Washington telah mengeluarkan peringatan agar Yerusalem tidak melegitimasinya.
Kepala Komando Pusat militer Israel menandatangani sebuah perintah pada Hari Kamis pekan lalu, mengizinkan warga Israel untuk memasuki wilayah pos terdepan Homesh, membuka jalan bagi sebuah permukiman resmi untuk dibangun di sana.
Departemen Luar Negeri AS telah berulang kali meminta Israel untuk menahan diri dari tindakan yang meningkatkan ketegangan dengan Palestina, seperti meresmikan pos-pos pemukim, secara khusus memperingatkan mereka atas Homesh.
"Kami sangat terganggu dengan perintah pemerintah Israel yang mengizinkan warganya untuk membangun pemukiman permanen di pos Homesh di Tepi Barat bagian utara, yang menurut hukum Israel dibangun secara ilegal di atas tanah milik warga Palestina," ujar juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, dalam sebuah pernyataan, dilansir dari Reuters 23 Mei.
"Perintah tersebut tidak konsisten dengan komitmen pemerintah Israel yang dibuat pada tahun 2004 dan baru-baru ini kepada para pejabat Pemerintahan Biden," kata Miller.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Prancis juga mengkritik langkah tersebut, yang menurutnya bertentangan dengan hukum internasional dan melanggar komitmen yang dibuat oleh Israel pada pertemuan regional tahun ini di Aqaba dan Sharm el-Sheikh.
Terkait hal tersebut, Kedutaan Besar Israel di Washington tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Seorang pejabat Israel, yang berbicara dengan syarat tidak disebutkan namanya, mengatakan perintah tersebut dimaksudkan untuk memungkinkan warga Israel untuk tetap bersekolah di sekolah agama yang sudah ada di Homesh, serta pemerintah tidak berniat untuk membangun kembali permukiman tersebut atau mengizinkan kehadiran Israel di tanah pribadi Palestina.
"Kami telah berjanji untuk menormalkan kelanjutan studi Taurat di seminari Homesh dan kami menepatinya," ujar Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dalam sebuah cuitan di Twitter pada akhir pekan lalu.
Kecaman dari AS ini muncul setelah berbulan-bulan meningkatnya kekerasan antara warga Israel dan Palestina, yang telah menguji hubungan antara Washington dan sekutu utamanya di Timur Tengah.
Sebelumnya pada Hari Minggu, Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir, bagian dari pemerintahan sayap kanan yang berkuasa pada Bulan Desember, mengunjungi kompleks Masjid Al-Aqsa, tempat suci bagi umat Islam dan Yahudi, yang dikenal sebagai Temple Mount, menyatakan bahwa Israel "bertanggung jawab."
Terkait itu, Miller mengatakan Washington juga prihatin dengan "kunjungan provokatif" dan "retorika yang menghasut."
"Tempat suci ini tidak boleh digunakan untuk tujuan politik, dan kami menyerukan kepada semua pihak untuk menghormati kesuciannya," ujarnya, seraya menegaskan kembali posisi AS bahwa status quo harus dipertahankan di tempat-tempat suci Yerusalem.
BACA JUGA:
Diketahui, Ben-Gvir tetap mengunjungi kompleks Masjid Al-Aqsa pada awal tahun ini, kendati telah diperingatkan dan mendapat kritik dari dunia internasional, pihak Palestina, Amerika Serikat hingga kalangan internal Israel sendiri, termasuk mantan PM Yair Lapid.
"Inilah yang terjadi ketika seorang perdana menteri yang lemah dipaksa untuk mempercayakan orang yang paling tidak bertanggung jawab di Timur Tengah ke tempat paling meledak di Timur Tengah," tulis Lapid di Twitter pada 3 Januari.
"Negara Israel tidak menerima perintah dari siapa pun mengenai keamanannya, tetapi bertengkar dengan separuh dunia hanya agar Ben Gvir menghabiskan 13 menit di Temple Mount adalah sikap tidak bertanggung jawab politik dan kelemahan luar biasa Netanyahu di depan para menterinya," cuit Lapid lagi.
מדינת ישראל לא מקבלת תכתיבים מאף אחד לגבי בטחונה, אבל לריב עם חצי עולם רק כדי שבן גביר יבלה 13 דקות על הר הבית זה חוסר אחריות מדיני וחולשה מדהימה של נתניהו מול שריו.
— יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) January 3, 2023
