JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan berkomunikasi dengan partai lain pada pekan depan.
Pembahasan soal pencalonan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 bakal dilaksanakan pada pertemuan itu.
"Minggu depan akan direncakan untuk dilakukan pertemuan antara Ibu Megawati Soekarnoputri dan jajaran PDIP dengan jajaran partai lain. Akan dilakukan dialog-dialog yang lebih intens untuk memberikan dukungan kepada Pak Ganjar," kata Hasto kepada wartawan di gedung Lemhanas, Jakarta Pusat, Sabtu, 20 Mei.
Hasto belum memerinci siapa saja tokoh partai yang akan ditemui Megawati. Ia hanya mengatakan pertemuan tersebut biasanya diawali komunikasi politik dari jajaran partai.
Dipastikan, setiap partai pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mendapat kesempatan yang sama untuk membicarakan kerja sama politik. Kecuali, Partai NasDem yang sudah lebih dulu mendukung eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"PDIP kan memiliki modal yang sangat kuat, yaitu kerja sama partai politik yang saat ini mengusung pemerintahan Pak Jokowi-Kiai Haji Ma'ruf Amin kecuali Partai NasDem," tegasnya.
"Sehingga, ruang kerja sama bagi dibukanya komunikasi, dilakukan dialog, dan nanti terjadi pengerucutan itu terjadi setelah partai-partai ini menyelesaikan tanggung jawab pencalegan," sambung Hasto.
BACA JUGA:
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan akan bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam waktu dekat. Tak dirinci kapan pertemuan itu namun diyakini akan berjalan spesial.
"Banyak (yang spesial, red). Bu Mega pasti spesial," kata Cak Imin kepada wartawan di Jakarta, Sabtu, 20 Mei.
Dalam pertemuan ini, Cak Imin memastikan banyak yang akan dibahas. Termasuk, hal-hal yang terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 seperti kerja sama politik.
"Pasti (terkait 2024, red). Bu Mega sebagai presiden (kami, red) sowani (datangi). Dan pasti kita banyak mendapat masukan dari beliau," ujar Wakil Ketua DPR RI itu.
