Gerindra Imbau Politikus Demokrat 'Mikir Dulu' Sebelum Sebut Jokowi Kumandangkan Perang karena Urusi Pilpres

JAKARTA - Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad meminta politikus Demokrat Benny K Harman berpikir panjang sebelum memberi pernyataan provokatif dengan menyebut Presiden Jokowi mengumandangkan perang jika tak netral dalam Pilpres 2024.

Dasco menegaskan, tidak ada arahan apapun terkait koalisi dalam pertemuan enam ketua umum parpol pendukung pemerintah di Istana. Dia memastikan, pertemuan itu murni membahas tantangan yang akan dihadapi Indonesia ke depan.

"Itu pure silaturahmi dan membahas geopolitik yang update terakhir dan tantangan Indonesia. Nah, bahwa kemudian ada yang underestimate, saya justru mengimbau gitu kan, apa yang disampaikan, yang dikemukakan itu dipelajari dulu, dikaji dulu, apakah benar begitu," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Mei.

Dasco juga menanggapi pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang meminta Jokowi tak terlalu jauh mencampuri urusan politik. Bahkan menyarankan Jokowi mencontoh para pendahulunya, Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sebagai partai di koalisi pemerintah, Dasco mengatakan, Gerindra tidak pernah merasa ada intervensi dari Jokowi dalam hal penentuan capres.

"Sampai saat ini, Prabowo yang dicapreskan oleh Partai Gerindra melalui Rapimnas itu tidak pernah merasa dicampuri apalagi dicampuri terlalu dalam oleh Presiden," ungkap Dasco.

"Karena tidak pernah satu pun Presiden kemudian menyatakan atau menyampaikan bahwa sebagai partai koalisi pendukung pemerintah misalnya Gerindra harus begini, Pak Prabowo harus begini, tidak ada," lanjutnya.

Wakil Ketua DPR itu menilai, jika memang Presiden sudah mencampuri urusan Pilpres, maka Prabowo pasti akan dilarang maju sebagai capres.

Namun, kata Dasco, faktanya justru tidak demikian. Dia menegaskan urusan cawapres Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) tetap diputuskan oleh Prabowo dan Muhaimin Iskandar.

"Enggak ada (paksaan, red), kalau memang begitu Pak Prabowo dilarang maju, ini enggak ada dilarang maju. Cawapresnya juga terserah mau pilih siapa kita karena kita juga sekarang ini sudah ada kesepakatan dengan PKB," jelasnya.

"Ya kita dengan PKB juga lagi membicarakan soal cawapres tanpa intervensi dari pemerintah atau dari Presiden gitu," kata Dasco.