PDIP Ungkap Demokrat Pernah Ingin Gabung ke Pemerintahan Jokowi di 2019

JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan Partai Demokrat pernah ingin bergabung dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Momen ini terjadi pada saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Sejumlah diskusi politik terkait kerja sama tersebut juga sudah dilakukan, kata Hasto. Bahkan, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tak keberatan jika Partai Demokrat merapat menjadi partai pendukung pemerintah.

"Saya mendengar dengan mata kepala saya sendiri bahwa Ibu Megawati tidak berkeberatan karena 2014 dan 2019 berbeda. 2014 Pak Jokowi belum sebagai presiden, 2019 Pak Jokowi sudah menjadi presiden," kata Hasto dalam konferensi pers secara daring pada Minggu, 18 September.

"Saat itu Ibu Megawati mengatakan tidak berkeberatan kalau Demokrat mau bergabung, selama itu menjadi keputusan Presiden Jokowi," sambungnya.

Sebagai tindak lanjut, Hasto Kristiyanto kemudian menemui Agus Hermanto, politikus Partai Demokrat yang duduk di Komisi VI DPR RI. 

"Saya sampaikan, jejak digitalnya ada, saya sampaikan ke Pak SBY melalui Pak Agus teman saya di Komisi VI, saya sampaikan sikap PDI Perjuangan tersebut. Monggo, sekiranya Pak Agus Hermanto, kalau mau bergabung dalam pemerintah Pak Jokowi. Lalu diadakan lobi," ujarnya.

Hanya saja, Hasto bilang, keterbukaan PDIP menerima Partai Demokrat tak langsung disambut. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang jadi ketua umum, masih melakukan lobi dengan partai lainnya, Gerindra.

Tawaran itu baru dijawab ketika malam hari, ketika pendaftaran calon presiden akan dilakukan. Saat itu, keinginan Partai Demokrat untuk bergabung tidak mendapat persetujuan dari partai lainnya.

"Saya sudah sampaikan ke Pak Agus Hermanto itu, boleh dicek. Ketika datang ke DPP, silakan mau gabung. Tapi Pak SBY sendiri yang justru membatalkan kerjasama secara sepihak dan menuduh tidak benar," tegasnya.

Lebih lanjut, Hasto Kristiyanto memastikan tak ada pihak mana pun yang ingin menjegal Partai Demokrat ataupun calon yang ingin dimajukan partai tersebut. PDIP memastikan akan berkompetisi dengan cara yang benar di Pilpres 2024.

"Tetapi ketika seseorang tidak mendapatkan dukungan dari partai politik, jangan kemudian dikatakan dijegal," ungkap Hasto.

Dirinya malah menyebut, yang disampaikan SBY dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) partainya adalah bentuk kekhawatiran jika anaknya, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak mendapat dukungan untuk maju di Pilpres 2024.

"Sehingga dikatakan itu instrumen penjelagan. Itu yang harus diluruskan," kata Hasto Kristiyanto.

Diberitakan sebelumnya, SBY saat Rapimnas Partai Demokrat mengklaim dapat informasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 akan diatur. Ujungnya, kata dia, hanya ada dua calon presiden dan wakil saja yang akan bisa masuk.

Presiden ke-6 RI itu menyebut Capres dan Cawapres yang akan maju nanti adalah sosok yang dikehendaki oleh mereka. Hanya saja, tak disebut siapa sosok mereka tersebut.