Bagikan:

JAKARTA - Badan anti-korupsi Pakistan menangkap mantan Perdana Menteri Imran Khan di Pengadilan Tinggi Islamabad pada Hari Selasa, dalam sebuah langkah dramatis yang mengancam gejolak baru di negara bersenjata nuklir ini, ketika partainya menyerukan protes "tutup mulut" secara nasional.

Rekaman penangkapan tersebut menunjukkan puluhan petugas keamanan dengan perlengkapan pengendalian kerusuhan mengelilingi Khan dan menggiringnya ke sebuah mobil van hitam.

Puluhan pendukungnya memblokir jalan-jalan di kota kelahiran Khan, Lahore, di mana polisi telah disiagakan. Para pengunjuk rasa juga memblokir sebuah jalan utama di kota pelabuhan Karachi, menurut para saksi mata.

Sementara itu, Partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) yang dipimpin Khan meminta para pendukungnya untuk "menutup Pakistan".

"Ini adalah waktu Anda, rakyat Pakistan. Khan selalu membela kalian, sekarang saatnya kalian membela dia," tulis PTI di Twitter, melansir Reuters 9 Mei.

Penangkapan Khan terjadi di saat rakyat Pakistan sedang terguncang oleh krisis ekonomi terburuk dalam beberapa dekade terakhir, dengan rekor inflasi yang tinggi dan pertumbuhan yang anemia. Hal ini juga terjadi di tengah perselisihan dengan militer yang akan berlangsung hingga tahun 2021.

Sementara itu, paket dana talangan dari Dana Moneter Internasional (IMF) telah tertunda selama berbulan-bulan, meskipun cadangan devisa hampir tidak cukup untuk membiayai impor selama sebulan.

Upaya-upaya sebelumnya untuk menangkap Khan dari rumahnya di Lahore, mengakibatkan bentrokan besar antara para pendukungnya dan aparat penegak hukum.

Menteri Dalam Negeri Rana Sanaullah mengatakan dalam sebuah Tweet, Khan ditangkap oleh Biro Akuntabilitas Nasional (NAB) setelah ia tidak muncul meski ada panggilan.

NAB telah mengeluarkan surat perintah penangkapan Khan pada tanggal 1 Mei, menurut surat perintah yang dilihat oleh Reuters.

"Khan dituduh melakukan tindak pidana korupsi dan praktik-praktik korupsi," bunyi surat perintah itu.

Tuduhan korupsi yang dituduhkan kepada Khan tidak segera jelas. Kasus korupsi Khan adalah salah satu dari lebih dari 100 kasus dihadapinya, sejak ia digulingkan dari kekuasaan dalam pemungutan suara di parlemen pada bulan April tahun lalu. Ia telah menjalani empat dari lima tahun masa jabatannya.

Dalam sebagian besar kasus, Khan terancam dilarang memegang jabatan publik jika terbukti bersalah. Sementara, pemilihan umum nasional mendatang akan digelar pada Bulan November.

Diketahui, pertikaian politik merupakan hal yang biasa terjadi di Pakistan, di mana tidak ada perdana menteri yang pernah menjabat selama satu periode penuh, sedangkan militer telah berkuasa selama hampir separuh dari sejarah negara ini.

Penangkapan Khan terjadi sehari setelah militer mengeluarkan teguran publik yang jarang terjadi kepadanya, karena terus menerus menuduh seorang pejabat senior militer berusaha membunuhnya, serta mantan kepala militer berada di balik upaya untuk menggulingkannya dari kekuasaan.

Meskipun mendapat teguran, Khan membalas pada Selasa pagi, mengulangi tuduhannya dan menambahkan bahwa perwira yang sama, Mayor Jenderal Faisal Naseer dari Inter Services Intelligence (ISI), bertanggung jawab atas pembunuhan seorang jurnalis Pakistan yang terkenal di Kenya pada Bulan Oktober.

Militer masih menjadi institusi paling kuat Pakistan, meskipun memiliki pengaruh yang besar, baru-baru ini mengatakan mereka tidak lagi ikut campur politik.

Sementara, Khan dan militer berselisih pada tahun 2021 setelah bertahun-tahun menjalin kerja sama yang erat. Para penentang Khan dan banyak kritikus terkemuka mengatakan, Khan dibantu oleh militer untuk berkuasa pada pemilu 2018. Khan menyangkal hal ini.