PM Pakistan Imran Khan Makin Terdesak, Aksi Jalanan Tuntut Pengunduran Dirinya Menguat

JAKARTA - Puluhan ribu pendukung oposisi berunjuk rasa pada Minggu. 18 Oktober di Kota Karachi. Aksi itu merupakan bagian dari gerakan menggulingkan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan.

Pemicunya, demonstran yakin kemenangan Imran pada Pemilu 2018 penuh kecurangan. Sembilan partai oposisi besar membentuk rencana kerja bersama yang disebut Gerakan Demokratik Pakistan (PDM) pada bulan lalu untuk memulai pemberontakan nasional melawan pemerintah.

"Anda telah merebut pekerjaan dari orang-orang. Anda telah merampas makanan dua kali sehari dari orang-orang," kata pemimpin oposisi, Maryam Nawaz tentang Khan saat berpidato di rapat umum, yang menarik semakin banyak orang pada pertemuan kedua dalam tiga hari.

Dia adalah putri dan pewaris politik dari mantan perdana menteri tiga kali Nawaz Sharif. "Petani kami mengalami kelaparan di rumah mereka ... Pemuda kami kecewa," kata pemimpin oposisi lainnya, Bilawal Bhutto Zardari.

Protes datang saat ekonomi negara --yang telah merosot sebelum pandemi global-- berjuang dengan inflasi dua digit dan pertumbuhan negatif. Warga menyalahkan kebijakan-kebijakan Khan sebagai pemicu petaka ini.

Masa jabatan dua tahun Khan juga mengalami peningkatan sensor dan tindakan keras terhadap perbedaan pendapat, kritik, dan pemimpin oposisi. "Inflasi telah mematahkan punggung warga miskin yang memaksa banyak orang mengemis untuk memberi makan anak-anak mereka," kata Faqeer Baloch, 63 tahun, dalam rapat umum di Karachi.

Demonstran, dalam aksi itu juga mengatakan telah benar-benar muak hingga tak akan sanggup menunggu pemilu berikutnya tahun 2023. "Sudah saatnya pemerintah ini pergi sekarang," katanya saat orang banyak meneriakkan, "Ayo Imran pergi!"

Unjuk rasa di Karachi terjadi setelah protes oleh aliansi di Kota Gujranwala bagian timur, Jumat, 16 Oktober, yang merupakan demonstrasi terbesar melawan Khan sejak dia menjabat.

Berbicara melalui tautan video dari London ke pertemuan Gujranwala, mantan PM Nawaz Sharif menuduh Panglima Angkatan Darat Jenderal Qamar Javed Bajwa mencurangi pemilu 2018. Qamar disebut mengatur penggulingannya pada 2017, dalam apa yang dia sebut tuduhan palsu yang dibantu pengadilan.

Maryam mengatakan partainya bukan anti-militer, tetapi "jika Anda mengatakan bahwa kami akan menghormati mereka yang akan menghancurkan surat suara di bawah sepatu bot mereka, itu tidak akan terjadi."

Militer, yang menyangkal ikut campur dalam politik atau kesalahan pemilihan, belum menanggapi secara khusus tuduhan Sharif. Khan, yang berkuasa dengan program anti-korupsi dan menyangkal tentara membantunya menang, telah membela militer.