JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melaporkan bahwa telah merealisasikan 91,61 persen anggaran 2020 atau sekitar Rp79 triliun dari total pagu yang disediakan negara dengan jumlah Rp86,2 triliun.
Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ainun Na'im mengatakan untuk pagu 2020 terdapat penambahan anggaran Rp8,3 triliun yang dimaksudkan untuk penyesuaian kegiatan selama masa pandemi.
“(Penambahan) Ini digunakan untuk alokasi anggaran internet, tunjangan profesi, dan subsidi upah tenaga kependidikan,” ujarnya saat rapat kerja virtual bersama Komisi X DPR-RI, Rabu, 20 Januari.
Secara terperinci, kementerian pimpinan Nadiem Makarim itu melaporkan bahwa sektor bantuan sosial (bansos) menjadi sektor yang paling tinggi menyerap anggaran dengan persentase 99 persen atau sekitar Rp16,1 triliun dari Rp16,2 triliun pagu anggaran.
Lalu, diikuti belanja pegawai 95 persen sebesar Rp24 triliun dari Rp25 triliun, belanja barang 86 persen sebesar Rp33 triliun dari Rp38 triliun, dan belanja modal 85 persen sebesar Rp5,4 triliun dari pagu Rp6,3 triliun.
Tenaga Honorer
Sebelumnya, DPR-RI melalui Komisi II menginisiasi revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) untuk masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2021.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Pernah Jadi Komut Bank Mandiri, Wimboh: Saya Tahu Industri Keuangan Syariah seperti Apa
19 Januari 2021, 12:45
Pembaharuan beleid tersebut diharapkan dapat mengakomodir keinginan jutaan tenaga honorer, khususnya guru, yang masuk kategori 2 (K-2) untuk memperoleh status kepegawaian yang jelas.
Sebab, pekerja K-2 tersebut berharap untuk dapat diangkat menjadi ASN, sementara pemerintah belum kunjung memberikan kepastian akan hal tersebut. Sebagai jalan tengah, DPR lalu mengajukan apa yang disebut dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebagai solusi.
Belakangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo memberikan sinyal bahwa pemerintah menolak inisiasi tersebut.
