DPR Wanti-wanti Pemerintah: Jangan Setengah Hati Tumpas KKB

JAKARTA - Komisi I DPR menunggu sikap tegas Pemerintah dalam menindak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Mengingat, semakin maraknya aksi kekerasan yang dilakukan kelompok tersebut. 

“Pemerintah jangan setengah hati dalam menyelesaikan rangkaian kekerasan yang dilakukan oleh KKB,” tegas Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid dalam keterangannya, Rabu, 26 April. 

Diketahui, dalam beberapa waktu belakangan ini aksi kekerasan KKB semakin mengkhawatirkan. Masyarakat dan aparat TNI/Polri hingga WNA menjadi korban. Terakhir, upaya penyelamatan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens yang disandera juga menewaskan prajurit TNI. 

Ketua komisi pertahanan itu menilai, pemerintah perlu melakukan penanganan yang lebih komprehensif dalam menumpas KKB. Sebab menurutnya, rangkaian serangan KKB itu menunjukkan bahwa Pemerintah selama ini tidak memiliki desain penyelesaian masalah Papua secara menyeluruh.

Meutya pun menyoroti keputusan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang meningkatkan status operasi Siaga Tempur di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Status Siaga Tempur itu dikeluarkan menyusul gugurnya sejumlah prajurit saat melakukan operasi pencarian pilot Susi Air akibat serangan KKB.

“Kalau mau ditingkatkan jadi Siaga Tempur, tapi pendekatannya penyelesaiannya masih setengah hati, yang akan jadi korban para prajurit TNI dan warga sipil,” tegas Meutya. 

“Sudah banyak darah dan air mata yang jatuh akibat keberingasan dari KKB. Pilu seperti ini harus segera dituntaskan. Jangan sampai ada korban jiwa lagi dari masyarakat atau aparat karena KKB,” sambungnya.

Belum lagi, setelah KKB melakukan penyerangan dua hari berturut-turut, warga di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, dikabarkan juga ikut angkat senjata dengan melengkapi diri busur panah.

Terbaru, KKB menyandera 3 tukang ojek di Puncak Jaya, Papua Tengah. Ketiganya dibebaskan usai tuntutan KKB dipenuhi dengan membayar uang tebusan Rp100 juta.

Karena itu, Meutya menilai, Pemerintah harus bisa menentukan pendekatan terbaik untuk menumpas KKB lewat kolaborasi dengan sejumlah pihak terkait. Apalagi berdasarkan keterangan dari TNI, KKB merekrut remaja di wilayah Papua untuk menjadi anggota sehingga harus diantisipasi sebaik-baiknya.

“Pemerintah dengan informasi yang dihimpun oleh intelijen dan masukan dari tokoh masyarakat lokal dapat menentukan pendekatan apa yang paling tuntas untuk memutus rangkaian kekerasan yang dilakukan KKB,” kata Meutya.

Legislator Golkar itu berharap semua pihak saling bekerja sama agar tidak berjalan sendiri-sendiri dalam upaya penumpasan aksi-aksi teror KKB.

“Libatkan juga semua unsur yang mewakili masyarakat Papua sambil terus mengedepankan pendekatan sosial, politik dan ekonomi kesejahteraan,” kata Meutya.