Bantah Pembentukan Koalisi Besar Atas Perintah Jokowi, PAN: Hanya Minta Nasihat

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi, membantah jika wacana koalisi besar yang digagas lima ketua umum partai politik (parpol) pendukung pemerintah atas perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, kedatangan Jokowi dalam silaturahmi di markas PAN beberapa waktu lalu untuk mendengarkan cita-cita parpol pendukung Kabinet Indonesia Maju.

"Tidak ada arahan dari Pak Presiden. Pak presiden itu kita undang untuk mendengarkan apa pikiran, dan apa yang menjadi cita-cita dari masing-masing partai politik pendukung pemerintah," ujar Viva, Jumat, 14 April.

Namun, Viva mengakui, para ketum parpol meminta nasihat Presiden Jokowi terkait rencana pembentukan koalisi besar yang menggabungkan seluruh parpol pendukung pemerintah, Kecuali NasDem.

"Karena seluruh parpol pendukung pemerintah masuk di dalamnya, ya kita minta nasehat Pak Presiden," ungkap Viva.

Viva mengatakan, Presiden Jokowi menghormati hak dari masing-masing parpol terkait pembentukan Koalisi besar ini. Presiden, kata dia, tidak mengintervensi mekanisme dan keputusan setiap parpol.

"Presiden itu menghormati setiap independensi partai politik, dan setiap partai politik memiliki mekanisme internal," katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut koalisi besar dengan nama Koalisi Kebangsaan berada di bawah komando Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu dikatakan Zulhas saat menemui Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu, 8 April.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam lebih, kedua tokoh membicarakan soal penguatan komitmen membangun koalisi besar pada Pemilu 2024 mendatang.  

"Hari ini saya silaturahmi tentu tidak lain untuk memperkuat komitmen kebangsaan kita. Semua meramalkan, kita ini punya segala potensi untuk menjadi negara maju, negara besar, komitmen itu yang kita bicarakan, apalagi sekarang sudah masuk tahun politik, 2024 ada pemilu serentak. Negara besar nggak mungkin diurus satu dua, tapi harus besar juga yang urus, yang kita kadang-kadang saya sebut koalisi kebangsaan," ujar Zulhas dalam konferensi pers di Kertanegara, Jakarta, Sabtu, 8 April.  

"Karena perlu kebersamaan kita untuk memajukan negeri ini, itu lah salah satu, tentu semuanya di bawah orkestra komando Pak Jokowi," sambungnya.