Bagikan:

JAKARTA - Komisioner Rusia untuk Hak Anak pada Hari Selasa menolak tuduhan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), jika ia bertanggung jawab atas deportasi anak-anak dari Ukraina secara tidak sah, sebagai sesuatu yang salah.

ICC yang berbasis di Den Haag, Belanda pada 17 Maret mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Vladimir Putin dan Komisioner Anak Maria Lvova-Belova, atas kejahatan perang dengan mendeportasi anak-anak secara tidak sah dari wilayah-wilayah Ukraina yang diduduki pasukan Rusia.

ICC mengatakan, mereka memiliki informasi ratusan anak telah diambil dari panti asuhan dan panti jompo di daerah-daerah Ukraina yang diklaim oleh Rusia. Beberapa dari anak-anak tersebut, kata ICC, telah diserahkan untuk diadopsi di Rusia.

Lvova-Belova mengatakan pada konferensi pers di Moskow, persetujuan dari orang tua anak-anak selalu diminta, bahwa komisi bertindak demi kepentingan terbaik bagi setiap anak, lebih tepat jika berbicara tentang perwalian daripada adopsi.

Jika ada masalah khusus dengan keluarga tertentu, ia mengatakan siap membantu menyelesaikannya.

"Tidak jelas bagi komisioner untuk hak-hak anak apa yang dimaksud dengan tuduhan Mahkamah Pidana Internasional dan apa yang menjadi dasar tuduhan tersebut," ujarnya dalam sebuah pernyataan tentang pekerjaannya yang dirilis sebelum konferensi pers, melansir Reuters 4 April.

maria lvova belova
Komisioner Rusia untuk Hak-hak Anak Maria Lvova-Belova. (Wikimedia Commons/AAA333)

"Penggunaan rumusan 'deportasi penduduk (anak-anak) secara tidak sah' dalam pernyataan resmi ICC menyebabkan kebingungan," tandasnya, seraya menambahkan pihaknya belum menerima dokumen apa pun dari ICC, yang yurisdiksinya tidak diakui oleh Rusia.

Donetsk dan Luhansk, dua wilayah Ukraina yang diklaim dan sebagian dikuasai Rusia, telah meminta Rusia untuk menerima warga sipil, termasuk anak-anak yatim piatu dan anak-anak yang orang tuanya hilang, kata komisi tersebut.

Lvova-Belova mengatakan, Rusia telah menerima lebih dari 5 juta pengungsi dari wilayah Donbas Ukraina, termasuk 730.000 anak-anak, sejak Februari 2022.

Lvova-Belova menolak tuduhan ICC, tuduhan dari Ukraina, dan apa yang disebut komisinya sebagai disinformasi dari jurnalis asing mengenai dugaan "deportasi anak-anak" yang menurutnya tidak benar.

Dia menolak klaim bahwa anak-anak telah dibawa ke kamp-kamp untuk dugaan pendidikan ulang dan komisinya, katanya, tidak mengetahui satu pun kasus seorang anak dari Ukraina timur yang dipisahkan dari keluarga sedarahnya untuk diserahkan ke panti asuhan.

Terpisah, Kremlin mengatakan bahwa surat perintah penangkapan ICC adalah keputusan yang sangat partisan. Para pejabat Rusia menyangkal telah melakukan kejahatan perang di Ukraina.

Para sekutu Putin telah menganggap ICC, yang tidak diakui oleh negara-negara seperti China dan Amerika Serikat, sebagai "badan hukum yang tidak sah."

Diketahui, sejak invasi, Ukraina telah menganggap Rusia sebagai agresor brutal yang telah melakukan kejahatan perang, termasuk penculikan anak-anak.

Sebaliknya, Rusia, mengatakan mereka melakukan "operasi militer khusus," menyebut Barat telah mengabaikan kejahatan yang dilakukan oleh Ukraina.