Universitas Iran akan Larang Mahasiswi yang Menolak Mengenakan Hijab Mendapatkan Layanan Pendidikan

JAKARTA - Universitas dan lembaga pendidikan tinggi di Iran akan melarang mahasiswi yang menolak mengenakan hijab untuk mendapatkan layanan pendidikan.

Kementerian Ilmu Pengetahuan, Riset dan Teknologi mengatakan, semua universitas dan pusat pendidikan tinggi yang berada di bawah pengawasannya akan dapat melarang mahasiswi yang tidak mengenakan jilbab untuk mendapatkan layanan pendidikan dan kesejahteraan, menurut sebuah pernyataan yang dilansir oleh kantor berita Mizan.

Sementara, seorang pejabat pendidikan dari Kementerian Kesehatan mengatakan, sekolah-sekolah kedokteran "dilarang memberikan layanan apapun kepada siswa yang tidak mengenakan jilbab", melansir The National News 3 April.

Pada Hari Minggu, Kementerian Pendidikan juga menerbitkan seperangkat pedoman untuk lembaga-lembaga pendidikan, meminta para guru untuk "memberikan perhatian khusus" pada hijab dan "kesucian".

Dikatakan, para guru harus menggunakan buku pelajaran untuk menjelaskan pentingnya hijab dan kesucian, serta "memperkaya" waktu luang siswa dengan mendorong organisasi siswa di bidang tersebut.

Panduan lain untuk mempromosikan pemakaian hijab juga diikuti, termasuk menggunakan "tokoh-tokoh populer" dan para atlet olimpiade untuk menjelaskan hijab dan budaya Islam.

Langkah ini diambil ketika Teheran mengisyaratkan penegakan hukum hijab yang lebih ketat, setelah berbulan-bulan protes nasional yang dipicu oleh kematian seorang wanita Kurdi dalam tahanan polisi moralitas tahun lalu.

Mahsa Amini meninggal setelah ditahan karena diduga melanggar peraturan wajib berhijab, yang mengharuskan perempuan untuk berhijab di depan umum.

Kematiannya memicu kemarahan publik dan demonstrasi di seluruh negeri di mana para wanita membakar penutup kepala dan menyerukan perubahan rezim.

Pada Hari Sabtu, kepala kehakiman Iran mengancam akan mengadili perempuan yang tidak mengenakan hijab "tanpa ampun".

Gholamhossein Mohseni Ejei mengatakan, tidak mengenakan jilbab "sama saja dengan permusuhan dengan nilai-nilai (kita)" dan akan "dihukum dan diadili tanpa ampun".

Peringatannya menyusul pernyataan dari Kementerian Dalam Negeri, yang menggambarkan menutup aurat adalah "salah satu fondasi peradaban bangsa Iran," menambahkan tidak akan ada "jalan keluar atau toleransi" untuk masalah ini.

Diketahui, wanita di Iran diwajibkan untuk menutupi kepala mereka dan mengenakan pakaian longgar di depan umum, sejak Revolusi Tahun 1979, meskipun banyak wanita yang menentang aturan tersebut. Mereka juga dilarang bernyanyi dan menari di depan umum.