Soal Sengketa Laut China Selatan dengan Tiongkok, PM Malaysia Anwar Ibrahim: Kami Siap Berunding

JAKARTA - Malaysia siap untuk berunding dengan China mengenai perselisihan di Laut Cina Selatan, kantor berita Bernama melaporkan pada Hari Senin, mengutip Perdana Menteri Anwar Ibrahim.

China diketahui mengklaim kedaulatan atas hampir seluruh Laut China Selatan, yang dilayari oleh perdagangan senilai 3 triliun dolar AS yang dilakukan melalui kapal-kapal setiap tahunnya. Sementara, Malaysia, Brunei, Filipina, Taiwan dan Vietnam memiliki beberapa klaim yang tumpang tindih.

Masalah ini diangkat dalam pertemuan antara PM Anwar dan Presiden China Xi Jinping di China minggu lalu, karena Malaysia memiliki proyek-proyek eksplorasi energi di daerah tersebut, kutip Bernama dalam pidato Hari Senin yang disampaikan PM Anwar.

Bernama tidak merinci sengketa mana atau wilayah mana di Laut China Selatan yang dimaksud oleh PM Anwar.

"China juga mempertaruhkan klaim atas wilayah tersebut. Saya katakan sebagai negara yang membutuhkan sumber daya minyak dan gas, kami harus melanjutkannya. Namun jika syaratnya harus ada negosiasi, maka kami siap untuk berunding," kata PM Anwar, melansir Reuters 3 April.

Beijing mengklaim sekitar 90 persen wilayah Laut China Selatan melalui "garis putus-putus" berbentuk U pada peta, yang dinyatakan tidak sah pada tahun 2016 oleh keputusan arbitrase internasional. Namun, putusan ini tidak diakui oleh Beijing.

Sebelumnya, upaya-upaya yang dilakukan oleh negara-negara Asia Tenggara lainnya untuk bernegosiasi dengan China, atau melakukan aktivitas energi bersama telah gagal menghasilkan terobosan.

Diketahui, perusahaan minyak negara Malaysia, Petronas, mengoperasikan beberapa ladang minyak dan gas di Laut China Selatan di dalam zona ekonomi eksklusif 200 mil laut.

Sementara, kapal-kapal China dalam beberapa tahun terakhir telah melewati atau berlama-lama di dekat operasi Petronas, yang memicu protes dari Malaysia.

Misalnya pada tahun 2021, Malaysia memanggil Duta Besar China untuk menyampaikan protesnya terhadap "perambahan" ke perairannya oleh kapal-kapal Beijing.