2 Pemuda di Banyuwangi Pemilik Senpi Laras Panjang Rakitan Ditangkap Polisi
Kapolresta Banyuwangi Kombespol Deddy Foury Millewa menunjukkan senpi laras panjang ilegal saat konferensi pers. Rabu (29/3/2023) ANTARA/HO-ist

Bagikan:

BANYUWANGI - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Banyuwangi, Jawa Timur, menangkap dua pemuda karena memiliki senjata api (senpi) rakitan laras panjang ilegal.

Kedua pemuda pemilik senjata api rakitan itu masing-masing berinisial AZ (27) warga Desa Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru dan inisial SW (36) pria asal Jember berdomisili di Desa Kalibaru Manis.

"Sebelumnya kami sudah memantau kedua pemuda tersebut, dan setelah informasi dirasa cukup langsung melakukan penggerebekan," ujar Kapolresta Banyuwangi Kombes Deddy Foury Millewa dilansir ANTARA, Kamis, 30 Maret.

Menurut dia, dua pemuda pemilik senjata api laras panjang ilegal itu ditangkap di tempat berbeda. Semula polisi menangkap pria inisial AZ di rumahnya dan selanjutnya tersangka SW ditangkap di sebuah warung Desa Kalibaru Manis.

Di rumah tersangka AZ, menurutnya, polisi menemukan sepucuk senjata api rakitan laras panjang beserta amunisi aktif kaliber 5,56 merek Pindad dan senjata api tersebut diletakkan di kursi kayu yang berada di dapur rumahnya.

"Yang bersangkutan mengakui bahwa senjata api rakitan itu adalah miliknya, tapi saat ditanya surat izin yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan," katanya.

Sedangkan tersangka SW, katanya, ditangkap di sebuah warung di desa itu dan saat penggeledahan ditemukan sepucuk senjata api rakitan laras panjang beserta amunisi berada di warung.

"Pengakuan kedua pemuda ini, senjata api digunakan untuk berburu. senjata api beserta amunisi itu dibeli dari Jember dan Lampung. Mereka mengaku satu paket senpi harganya Rp3 juta. Ini sedang kami kembangkan lebih lanjut," kata dia.

Kedua pemilik senjata api ilegal itu dijerat Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" dan Undang Undang RI dahulu Nomor 8 Tahun 1948.