Bos Bio Farma 'Ngadu' ke DPR: Pfizer Minta Klausul Kebal Hukum jika Ada Masalah Vaksinasi

JAKARTA - Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir mengatakan masih bernegosiasi dengan Pfizer BioNTech terkait dengan vaksin COVID-19. Salah satunya terkait dengan permintaan bebas hukum dari pihak Pfizer, jika ada masalah pada program vaksinasi di Tanah Air.

"Ada beberapa klausa yang mereka minta diberikan semacam kebebasan atau dilepaskan dari klaim tuntutan hukum kalau seandainya ada masalah pada saat diberikan program vaksinasi," katanya, dalam saat Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa, 12 Januari.

Menurut Honesti, terkait klausul tersebut saat ini masih didiskusikan oleh Pemerintah Indonesia dengan pihak Pfizer.

"Kami masih diskusikan sehingga kita tidak dapat cek kosong saja, bagaimana klausa ini ini kami menegosiasikan dengan Pfizer BioNTech," tuturnya.

Di samping itu, Honesti mengatakan pemerintah juga sudah meneken kesepakatan dengan perusahaan vaksin Novavax asal Amerika Serikat dan Kanada serta AstraZeneca asal Inggris dan Swedia. Sementara itu, hingga saat ini, sudah ada 3 juta dosis vaksin Sinovac yang sudah tiba di Tanah Air.

Kata Honesti, pemerintah telah mengamankan 140 juta dosis vaksin Sinovac. Adapun vaksin Novavax dan AstraZeneca yang akan didapat Indonesia masing-masing sebanyak 50 juta dosis.

Selain itu, kata dia, saat ini pemerintah Indonesia masih menunggu kepastian vaksin Covax/Gavi yang akan didistribusikan Badan Kesehatan Dunia (WHO). Covax/Gavi adalah organisasi internasional yang mendanai vaksin untuk negara berpenghasilan rendah dan menengah.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah terus melobi pihak GAVI, agar Indonesia bisa mendapatkan total 108 juta dosis vaksin yang akan diberikan secara gratis. GAVI merupakan sebuah aliansi vaksin multilateral yang berbasis di Jenewa, Swiss.

Budi berharap bisa mendapatkan lebih banyak vaksin gratis ini. Dengan begitu, pembelian vaksin di empat saluran lainnya bisa ditekan. Artinya, pemerintah dapat menghemat anggaran untuk pembelian vaksin. Saat ini, kata Budi, Indonesia baru mendapatkan kepastian vaksin Covax/Gavi dengan jumlah 54 juta dosis.

"Sampai dua hari yang lalu kita masih bicara dengan mereka dan ada kemungkinan mereka bisa menaikkan itu menjadi 108 juta," katanya, dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Selasa, 12 Januari.