JAKARTA - Komisi VII DPR meminta PT Pertamina memperbaiki rumah-rumah warga yang menjadi korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta. Pertamina sebelumnya memberikan bantuan kepada korban kebakaran berupa rumah kontrakan selama tiga bulan.
Anggota Komisi VII DPR Mulyanto mengapresiasi langkah Pertamina yang terlihat responsif terhadap nasib para korban kebakaran. Sebelumnya Pertamina juga sudah memberikan uang kerohiman, pengobatan dan santunan biaya pemakaman kepada keluarga korban yang meninggal.
Namun, menurutnya, Pertamina perlu memikirkan solusi jangka panjang bagi para korban agar warga terdampak bisa menjalani kegiatan sehari-hari dengan lebih baik.
"Setelah diberikan hunian sementara selama 3 bulan lalu apa? Pertamina bersama stakeholder lain perlu memikirkannya," ujar Mulyanto dalam keterangannya, Rabu, 15 Maret.
"Sebaiknya fokus pada nasib para korban setelah masa 3 bulan itu," imbuhnya.
Legislator PKS dapil Banten itu berharap, Pertamina dan pemerintah dapat segera memulai bantuan perbaikan rumah warga yang terbakar selama para korban mengontrak tempat tinggal. Menurutnya, upaya ini menjadi solusi yang sangat dinantikan warga korban kebakaran.
"Pertamina agar dapat menyelesaikan berbagai persoalan dan melengkapi persyaratan untuk membangun kembali tempat tinggal warga yang menjadi korban," kata Mulyanto.
BACA JUGA:
Politikus PKS itu pun mengingatkan Pertamina untuk fokus kepada warga yang menjadi korban dan tidak terpengaruh isu-isu yang politis.
"Pertamina fokus saja dengan upaya perbaikan rumah-rumah warga yang terbakar, jangan terbawa berbagai isu politis," imbuh dia.
Sebelumnya, pimpinan DPR meminta anggota dewan mengevaluasi kejadian kebakaran di Depo Pertamina Plumpang, Jakarta. DPR menilai pemerintah harus menata ulang depo Pertamina agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus dalam pidato pembukaan masa sidang IV DPR tahun 2022-2023 yang dilaksanakan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 Maret.
Legislator Partai Golkar itu mewakilkan Ketua PDR Puan Maharani yang tidak hadir.
"DPR RI meminta untuk segera mengevaluasi dan menata ulang depo Pertamina Plumpang serta mengharapkan kejadian ini menjadi pelajaran berharga dan tidak boleh berulang kembali," ujar Lodewijk.
