AHY Kritik Proyek Mercusuar Pemerintah: Tidak Banyak Berdampak pada Kehidupan Wong Cilik

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai kurang berpihak kepada rakyat miskin atau wong cilik.

Menurutnya, di tengah siruasi ekonomi yang sulit pemerintah lebih mengendepankan pembangunan proyek-proyek mercusuar yang tidak berdampak pada kehidupan masyarakat kecil.

"Masalahnya, bukan hanya karena krisis global. Persoalan ekonomi kita semakin rumit, karena keuangan negara tidak dikelola dengan baik. Anggaran terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar, yang tidak banyak berdampak pada kehidupan wong cilik, tidak banyak berdampak pada saudara-saudara kita yang termasuk miskin dan tidak mampu," ujar AHY dalam pidato politiknya di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa, 14 Maret.

AHY menyoroti defisit anggaran yang ditutupi dengan utang pemerintah, di mana dalam delapan tahun terakhir angkanya naik mencapai tiga kali lipat. Namun lagi-lagi, utang tersebut justru dibebankan kepada rakyat hingga pajak juga dinaikkan.

"Menurut Kementerian Keuangan, di awal 2023, angkanya mencapai Rp7.733 triliun. Belum lagi, utang BUMN yang semakin menggunung, sebesar Rp1.640 triliun. Faktanya pula, rasio utang negara terhadap PDB semakin tinggi. Lagi-lagi, ada pihak yang berdalih, rasio utang masih aman. Bukan itu soalnya. Kini, kita kesulitan membayar utang, karena keuangan negara juga tengah menghadapi tekanan. Sejatinya, rakyat juga yang akan menanggung utang, lewat pajak yang mereka bayar," kata AHY.

Akibat beban hutang tersebut, lanjut dia, ruang fiskal menjadi sangat terbatas. Menurutnya, tidak adil jika akibat utang yang terlewat tinggi pemerintah berikutnya justru tidak leluasa membiayai pembangunan nasional.

"Jangan menghukum pihak yang tidak bersalah," tegas AHY.

Di tengah keterbatasan itu, kata AHY, pengelolaan pajak belum dilakukan dengan baik, bahkan rawan disalahgunakan. Padahal pendapatan negara 80 persennya bersumber dari pajak yang dikumpulkan dari keringat rakyat.

"Akibatnya kepercayaan rakyat pada pemerintah turun. Untuk itu kembalikan kredibilitas pengelolaan pajak. Sistem pengawasannya, rakyat harus diyakinkan, yang yang disetor benar-benar masuk kas negara dan digunakan dengan tepat," imbaunya.

AHY juga mengingatkan pemerintah agar jangan sampai menerapkan kebijakan yang tidak berpihak kepada wong cilik. Misalnya, di bidang pertanian sebagai sektor penyerap tenaga kerja paling tinggi yang justru kurang mendapat perhatian pemerintah.

"Selanjutnya, jangan sampai pula kebijakan pemerintah kurang berpihak kepada wong cilik. Contohnya, dari 143 juta angkatan kerja, sektor pertanian menyumbang 38 juta tenaga kerja atau 26 persennya. Jadi, sektor pertanian merupakan penyerap tenaga kerja yang paling utama. Sayangnya, sektor wong cilik ini justru kurang mendapat perhatian," katanya.

"Bahkan, anggaran kementerian pertanian pun minim. Tahun ini saja, anggarannya hanya Rp15 Triliun. Angka ini setara dengan alokasi APBN untuk sektor pertanian tahun 2014. Padahal, postur APBN tahun 2023 ini, Rp 700 triliun lebih banyak dari 2014," imbuhnya.

Karena itu, AHY mengatakan, saat ini partainya sedang memperjuangkan perbaikan dan perubahan kebijakan ekonomi demi kesejahteraan rakyat di masa yang akan datang.

"Jadi, jika ada yang bertanya, perubahan dan perbaikan apa yang sedang diperjuangkan oleh Partai Demokrat? Maka para kader, jawablah, salah satu agenda perubahan kita adalah perbaikan kebijakan ekonomi, termasuk kebijakan fiskal yang tepat, adil, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat," kata AHY.