Singgung Polemik Sistem Proporsional Terbuka Atau Tertutup, AHY: Hak Rakyat Untuk Memilih-Dipilih Jangan Diganggu!

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyinggung soal polemik sistem Pemilu 2024, apakah menggunakan sistem proporsional terbuka atau tertutup yang kini tengah menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK). 

AHY khawatir dunia akan melihat pejabat negara di Indonesia menduduki kursi kekuasaan tanpa pemilu yang demokratis. Di mana tidak punya legitimasi yang kuat, sehingga kekuasaan yang dimilki tidak sah sehingga dan tidak halal. 

"Kita ingat, pada Januari lalu saya bersama 7 pemimpin partai politik lainnya perang melawan sistem proporsional tertutup. Sistem proporsional terbuka adalah produk dari kemajuan kualitas demokrasi. Sistem ini memungkinkan setiap warga negara memiliki hak pilih untuk bersaing secara sehat. Termasuk hubungan dengan konstituennya masing-masing, dan bagi warga negara yang memiliki hak untuk memilih terbuka luas untuk memilih langsung siapa yang akan menjadi wakil rakyatnya. Tidak seperti membeli kucing di dalam karung," ujar AHY dalam pidato politiknya di Istora Senayan, Jakarta, Selasa, 14 Maret.

AHY menilai, jika ada keinginan untuk melakukan perubahan dalam sistem pemilu di masa depan tentunya harus dalam koridor dan aturan yang berlaku. 

"Tapi jangan mengubah aturan yang sangat fundamental sifatnya saat tahapan-tahapan pemilu sudah berjalan. Ibaratnya begini, kalau dalam sepak bola apa boleh kita merubah aturan off side di tengah pertandingan yang sedang berlangsung?," kata AHY. 

AHY mengatakan, bahwa pemilu merupakan milik rakyat yang berdaulat. Sehingga, berikan hak rakyat untuk memilih dan hak untuk dipilih. 

"Jangan diganggu, jangan diganggu. Berikanlah ruang sesuai keadilan dalam politik bagi warga negara yang memiliki hak untuk dipilih. Kita  berharap Pemilu 2024 berlangsung secara damai, jujur, adil dan demokratis. Itulah harapan rakyat, harapan Demokrat, harapan kita semua," tegasnya. 

AHY mengatakan, agar Pemilu 2024 berjalan sesuai harapan maka Demokrat merekomendasikan pentingnya fair play atau permainan yang adil dan sportif sesuai dengan UU dan aturan yang berlaku.

AHY menuturkan, elemen fair play yang paling penting adalah hadirnya netralitas negara. Dia meminta agar seluruh aparatur negara harus benar-benar netral baik TNI-Polri, BIN, Kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya serta Badan-Badan Usaha Milik Negara.

Putra presiden ke-6 RI itu juga berharap kepada penyelenggara pemilu, khususnya KPU RI dan Bawaslu RI bisa menjalankan tugasnya dengan baik secara independen. 

"Jika kondisi itu terjadi, insya Allah pemilu kita akan damai karena ada fair play, karena tidak ada kecurangan sehingga menang atau kalah akan diterima jika terjadi permainan yang adil dan sportif," kata AHY. 

"Karena hak dan kedaulatan rakyat tidak diganggu. Intinya adalah hadirnya keadilan politik, itulah hukum berlaku. Ingat, no justice no peace," pungkasnya.