Bagikan:

JAKARTA - Peristiwa kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara yang merembet ke permukiman warga kembali mencuatkan permasalahan sengketa lahan antara Pertamina dengan warga Tanah Merah.

Lokasi Depo Pertamina seharusnya memiliki zona penyangga selebar 50 meter dari permukiman warga. Namun, di sana jarak antara depo dan permukiman hanya berbataskan tembok. Sehingga, ketika depo mengalami kebakaran kemarin, rumah-rumah warga di Tanah Merah Bawah langsung tersambar api.

Fraksi PDIP DPRD DKI menilai mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ikut bersalah atas tak sesuainya zonasi di kawasan Depo Pertamina. Anies Baswedan pernah berjanji melegalkan tanah kepada warga Tanah Merah saat Pilkada 2017 lalu.

Saat menang pilkada dan menjabat, Anies menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) kawasan bersifat sementara kepada warga Tanah Merah pada tahun 2021, ketika status lahan tersebut diklaim milik pertamina. IMB ini diberikan Anies dengan alasan agar warga bisa mendapatkan hak dasar seperti air hingga perbaikan jalan.

"Ketika Anies memberikan IMB kawasan, ini sama saja seperti meninabobokan masyarakat. Menurut saya ini hanya akal-akalan karena sudah dituntut masyarakat sejak Pilkada 2017. Memang bagaimana Anies bisa merealisasikan hak kepemilikan (lahan Tanah Merah)? Ini kan tanah Pertamina. Enggak segampang itu," kata Jhonny saat dihubungi, Senin, 6 Maret.

PDIP juga menyalahkan Pertamina atas kasus ini. Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak memandang perusahaan pelat merah tersebut pun seperti enggan menyelesaikan sengketa lahan dan membiarkan jarak depo dan permukiman tetap berdekatan.

"Saya lihat Pertamina juga kayaknya enggak punya kemauan untuk menyelesaikan ini secara tuntas. Padahal kalau diajak dialog pada waktu itu, jauh-jauh sebelum Pilkada 2017 sebenarnya kan bisa diselesaikan," ujar dia.

Tidak selesainya masalah sengketa lahan Tanah Merah di era Anies, menurut Jhonny, disebabkan oleh hubungan komunikasi antara Pemprov DKI saat Anies memimpin dengan pihak Pertamina yang tidak berjalan dengan baik.

"Ini kan sebenarnya gaya yang tidak saling menghargai juga, kan? Koordinasi antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pertamina di eranya Anies enggak jalan. Pak Anies pokoknya main ngasih angin surga begitu saja kepada masyarakat," ungkap Jhonny.