Megawati Ajak Presiden Jokowi dan Pemangku Kebijakan Merenung, Bolehkah Visi Misi Pemda Beda?

JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, mengajak seluruh pemangku kebijakan untuk merenungkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) terkait visi misi para calon kepala daerah (Cakada) yang tak seragam. 

Padahal baginya, visi misi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah ada dalam Pembukaan UUD 1945.

"Mari kita renungkan bersama, saat pemilu serentak dilakukan dengan Pemilihan Kepala Daerah, saat itu juga setiap calon akan menyampaikan visi misinya masing-masing. Bayangkan, ada berapa visi misi yang akan disuarakan di tahun 2024?" 

"Pertanyaan sederhana saja. Dapatkah atau bolehkah Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki visi misi yang berbeda-beda?" tegas Megawati dalam pidato politiknya di acara Peringatan HUT PDIP ke-48 yang digelar virtual, Minggu, 10 Januari. 

Megawati memulai pidato dengan mengucap rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh rakyat, pihak penyelenggara, serta TNI dan Polri yang menjaga penyelenggaraan Pilkada relatif berlangsung tertib, damai dan aman. 

Pelaksanaannya cukup baik meskipun dengan teknis penyelenggaraan yang tidak mudah di masa pandemi COVID-19. Megawati menyampaikan, hingga tiga tahun ke depan direncanakan tidak ada Pilkada. 

Sebab, momen elektoral akan dilakukan di 2024, serentak dengan Pemilu Presiden dan Legislatif. Hingga saat ini, teknis dan mekanisme penyelenggaraan tersebut masih terus digodok oleh DPR dan pemerintah.

Perbedaan visi-mis inilah yang diharapkan Megawati menjadi perenungan bagi penentu kebijakan, baik eksekutif, maupun legislatif. 

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin ikut hadir di acara itu bersama sejumlah menteri kabinetnya. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto beserta jajaran DPP PDIP dan hampir 100 ribu peserta acara turut mendengar ungkapan Megawati.