Megawati Sebut Kebijakan Ekspor Benur Obrak-abrik Lautan Indonesia

JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyebut lautan di Indonesia banyak yang diobrak-abrik akibat pemerintah memperbolehkan ekspor benur atau benih lobster. 

Dia menilai, kekayaan perairan Indonesia ini suatu saat bisa hilang jika ekspor semacam ini terus diperbolehkan. Seharunya kekayaan alam dijaga bersama-sama.

"Saya yakin, berapa persen nanti akan hilang. Karena apa? Lautannya diobrak-abrik hanya karena masalah benur," kata Megawati dalam sebuah webinar, Kamis, 7 Januari.

Dia mengatakan, benur atau benih lobster ini harusnya dibudidayakan dengan teknologi yang ada. Bukan malah diberikan kepada orang lain hanya untuk meraup keuntungan.

"Aku lihat benur kan sudah halus, anak lobster, kecil, paling besarnya segini, bening dia, aduh kelihatan. Saya sampai mikir kenapa ya, maksud saya hanya karena uang kita berikan milik kita sendiri. Sedih saya, betul sedih. Kepada orang lain. Masa enggak bisa kita bikin budidaya dengan teknologi," ungkapnya.

Presiden ke-5 RI ini menilai, pemerintah seharusnya tak membiarkan adanya ekspor benur atau benih lobster. Menurutnya, benur ini seharusnya dibiarkan tumbuh hingga ukuran besar baru kemudian ditangkap. 

Hanya saja, dia menilai, hingga saat ini belum ada klasifikasi yang tepat kapan sebaiknya lobster bisa ditangkap. 

"Menurut saya sih, sudah saja biar dia hidup di laut, senang-senang berenang samapi suatu saat ada klasifikasi ukuran yang boleh ditangkap itu. Enggak ada kita klasifikasi (ukuran, red) itu loh," tegasnya.

"Coba bayangkan, gimana ya untuk hal kecil sebenarnya, jadi gede. Larangan dan sebagainya. Dan tidak bisa loh kalau KLH yang mengurusi. Never happens, tidak bisa. Orangnya tidak cukup utk jaganya," imbuhnya.

Diketahui, pemerintah sempat membuka keran ekspor benur di bawah arahan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Hanya saja, Edhy malah dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga menerima suap terkait ekspor benur atau benih lobster.

Selanjutnya, sebagai pengganti Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono tengah mengevaluasi ulang keputusan ekspor benur yang saat ini sedang dihentikan sementara.