JAKARTA - Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) harus membuktikan bahwa mereka relevan dalam membantu menyelesaikan krisis di Myanmar, saat berkunjung ke Filipina.
Dalam sebuah wawancara yang direkam sebelumnya dengan saluran berita Filipina ANC yang disiarkan pada Hari Jumat, PM Anwar Ibrahim mengatakan, ASEAN, yang memimpin upaya-upaya diplomatik untuk menciptakan perdamaian, harus lebih tegas untuk menyelesaikan konflik di Myanmar, mencatat negaranya menanggung 200.000 orang yang mengungsi dari Negeri Seribu Pagoda.
"Kita tidak bisa melihat ini sebagai masalah internal semata, jadi saya telah mengimbau teman-teman di ASEAN untuk mengatakan, kita harus lebih tegas," kata PM Anwar, melansir Reuters 3 Maret.
"Jika perlu, libatkan angkatan bersenjata negara ini, karena terkadang junta militer tidak memahami narasi sipil," sambungnya.
Sebelumnya, Myanmar telah dilanda kekacauan sosial, politik dan ekonomi sejak junta militer menggulingkan pemerintahan terpilih pada tahun 2021.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menuduh junta militer Myanmar melakukan kekejaman, sebagai bagian dari tindakan keras terhadap para penentangnya.
Sementara di sisi lain, junta militer menyebut lawan-lawannya sebagai "teroris" yang berusaha menghancurkan negara.
"Kekejaman itu tidak dapat kita biarkan. Kami harus menemukan solusi damai yang sulit. Kami telah mencoba semuanya. ASEAN harus membuktikan bahwa ASEAN masih relevan dan mampu meringankan beberapa masalah," papar PM Anwar.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Menlu AS Antony Blinken Sebut Rusia Harus Dihukum Atas Perang di Ukraina
03 Maret 2023, 16:32 -
| BERITA
Pertahankan Bakhmut, Pasukan Ukraina Pukul Mundur 170 Serangan Militer Rusia
03 Maret 2023, 10:45
Diketahui, beberapa anggota ASEAN, yang memiliki prinsip yang sudah lama dipegang teguh untuk tidak mencampuri urusan kedaulatan anggotanya, semakin frustrasi dengan kegagalan junta untuk menghormati rencana perdamaian yang telah disepakati dengan para jenderal tak lama setelah kudeta.
Sementara, blok yang beranggotakan 10 negara ini melarang para jenderal Myanmar untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi. Malaysia sendiri merupakan salah satu pengkritik keras junta militer, menyerukan tindakan yang lebih keras.
Di sisi lain, penguasa militer Myanmar telah bereaksi dengan marah terhadap apa yang mereka sebut sebagai campur tangan anggota ASEAN
