Larang Pemprov DKI Beli Tanah Pakai APBD Tahun Depan, DPRD Minta Manfaatkan Aset Belum Terpakai

JAKARTA - Ketua Komisi D Bidang Pembangunan DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menjelaskan alasan pihaknya melarang Pemprov DKI Jakarta membeli tanah dalam APBD tahun anggaran 2024.

Ida menyebut satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang masuk dalam mitra Komisi D memang kerap melakukan pembelian lahan. DPRD kini merasa lahan yang dibeli dari alokasi APBD tahun-tahun lalu sudah terlalu banyak.

Sementara, masih ada alokasi anggaran pada program pembangunan yang lebih diperlukan. Ida pun meminta SKPD tersebut menginventarisasi aset yang belum terpakai untuk kemudian dimanfaatkan sebelum membeli lahan baru.

"Tahun depan kita tidak anggarkan dulu (pembelian lahan). Saran kita adalah memang dari kemaren bulan yang lalu bahwa, kalian mendata dulu deh aset kalian di mana aja," kata Ida saat dihubungi, Selasa, 28 Februari.

Pembatasan persetujuan para anggota dewan atas pembelian lahan Pemprov DKI ini, ujar Ida, sebenarnya sudah mulai dilakukan sejak tahun ini.

Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI ini mencontohkan, dalam penyusunan anggaran tahun 2023, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta mengajukan permohonan pembelian lahan dengan anggaran Rp560 miliar. Namun, anggaran tersebut dibatalkan.

"Misalkan Dinas Perumahan itu ada Rp560 miliar untuk pembelian lahan untuk rusun, kami sempat menyarankan rusun yang ada di Jakarta Selatan. Tapi melihat situasi dan kondisinya, kami kemarin akhirnya rapat Januari memanggil semua mitra Komisi D untuk tidak dicairkan anggaran di Dinas Perumahan," ujar Ida.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menegaskan akan melarang Pemprov DKI Jakarta untuk menganggarkan pembelian tanah dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2024.

RKPD adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan pemerintah daerah untuk periode satu tahun ke depan yang anggarannya dialokasikan dalam APBD.

Menurut Prasetyo, Pemprov DKI tak perlu lagi merencanakan pembelian tanah pada tahun 2024. Sebab, setiap tahun alokasi anggaran pengadaan tanah selalu dilakukan dan belum semua tanah dimanfaatkan.

"Saya minta kepada SKPD, fokus anggaran. Tidak seperti sekarang nih, semuanya beli (tanah). Beli tanah sudah tidak (perlu) ada lagi, Bos. Tanah kita sudah banyak," kata Prasetyo saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa, 14 Februari.

Prasetyo meminta jajaran Pemprov DKI menindaklanjuti prioritas arah pembangunan Jakarta tahun 2024 yang diproyeksikan Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono, jakni berupa peningkatan ketahanan kota melalui penguatan ekonomi dan pemantapan kualitas pelayanan dasar.

Sejumlah program yang tertuang dalam perencanaan tersebut mulai dari ketahanan pangan yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan penurunan angka stunting, penanggulangan banjir, hingga pengentasan kemacetan.

"Sekarang kan tanah kita banyak. Itu saja kita maksimalkan, kita pakai. Yang kita pikirkan sekarang kan masalah banjir, masalah kemacetan, kemiskinan, ketahanan pangan. Mudah-mudahan sih, enggak sampai ada kejadian kekurangan pangan di Jakarta," urai Prasetyo.