DPRD Larang Pemprov DKI Jakarta Beli Tanah Pakai APBD Tahun 2024

JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menegaskan akan melarang seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI Jakarta untuk menganggarkan pembelian tanah dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2024.

RKPD adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan pemerintah daerah untuk periode satu tahun ke depan yang anggarannya dialokasikan dalam APBD.

Menurut Prasetyo, Pemprov DKI tak perlu lagi merencanakan pembelian tanah pada tahun 2024. Sebab, setiap tahun alokasi anggaran pengadaan tanah selalu dilakukan dan belum semua tanah dimanfaatkan.

Hal ini diungkapkan heru usai menghadiri rapat konsultasi publik tahun 2024 bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta dan pemangku kepentingan terkait.

"Saya minta kepada SKPD, fokus anggaran. Tidak seperti sekarang nih, semuanya beli (tanah). Beli tanah sudah tidak (perlu) ada lagi, Bos. Tanah kita sudah banyak," kata Prasetyo saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa, 14 Februari.

Prasetyo meminta jajaran Pemprov DKI menindaklanjuti prioritas arah pembangunan Jakarta tahun 2024 yang diproyeksikan Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono, jakni berupa peningkatan ketahanan kota melalui penguatan ekonomi dan pemantapan kualitas pelayanan dasar.

Sejumlah program yang tertuang dalam perencanaan tersebut mulai dari ketahanan pangan yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan penurunan angka stunting, penanggulangan banjir, hingga pengentasan kemacetan.

"Sekarang kan tanah kita banyak. Itu saja kita maksimalkan, kita pakai. Yang kita pikirkan sekarang kan masalah banjir, masalah kemacetan, kemiskinan, ketahanan pangan. Mudah-mudahan sih, enggak sampai ada kejadian kekurangan pangan di Jakarta," urai Prasetyo.

Selain itu, Prasetyo juga meminta Pemprov DKI untuk melakukan penataan kampung-kampung padat penduduk dan kumuh, khususnya pada sektor keamanan.

"Ada permintaan pengamanan, masalah keamanan di kampung-berbasis berbasis yang tidak mampu. Contohnya, ada masalah kecurian motor. Perlu pemasangan CCTV atau apa. Tadi ada beberapa masukan yang nanti dibahas lagi di saat pembahasan anggaran tiap SKPD," jelas Prasetyo.

"Kemudian, cek setiap wilayah kotanya, di mana wilayah yang berbasis padat. Apalagi satu kilometer dari Istana itu kan masih ada daerah kumuh. Di cek lah semua perangkat Pemerintah daerah harus bergerak," tandasnya.