JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku masih ada warga memiliki mobil hingga mampu investasi saham yang masuk dalam daftar peserta data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
Padahal, secara kondisi ekonomi, mereka tidak layak menjadi penerima bantuan sosial. Hal ini diketahui dari hasil rapat bersama Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh di Balai Kota DKI Jakarta.
Karenanya, Zudan menyebut Pemprov DKI dan Kemendagri akan menghapus data-data warga tersebut dari daftar penerima bansos.
"Kita akan melakukan pemadatan data. Misalnya yang akan menerima bantuan sosial dari DKI tetapi punya tanah, punya mobil, punya motor, punya saham, itu nanti kita akan keluarkan dari penerima bantuan," kata Zudan, Rabu, 22 Februari.
Zudah menerangkan, pemadatan data ini dilakukan dengan menyingkronkan data penerima bansos dengan pencatatan kepemilikan aset pribadi warga tersebut dari basis data milik Pemprov DKI dengan Kemendagri.
"Pada prinsipnya, Dukcapil Kemendagri, mendukung program secara penuh untuk melakukan akurasi data dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di DKI dan dalam rangka pelayanan publik," kata dia.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Jokowi Soal Ibu Kota Pindah ke IKN Nusantara: Alasan Utamanya Pemerataan
22 Februari 2023, 17:35
Selain itu, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut pemerintah juga akan menghapus warga ber-KTP DKI Jakarta yang saat ini sudah tinggal di luar daerah dari daftar penerima bansos.
Sejauh ini, kata Heru, pihaknya sudah melakukan penghapusan 1,1 juta nama di DTKS yang dianggap tak layak mendapat bansos dari Pemprov DKI maupun Kementerian Sosial.
"Sebanyak 1,1 juta sudah kita delete dari data DTKS yang memang dia tidak patut mendapatkan bantuan," tutur Heru.
Heru memperkirakan, masih ada 200 ribu data penerima bansos yang akan dihapus berdasarkan hasil koordinasinya dengan Kemendagri. "Hari ini pemadanan itu bisa ditambah sekitar 200 ribu," tambahnya.
