DKI Minta Pemerintah Pusat Tambah Hotel Isolasi COVID-19

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta pemerintah pusat yakni Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memfasilitasi penambahan hotel sebagai isolasi pasien COVID-19 tanpa gejala (OTG).

Permintaan ini karena pertambahan kasus baru COVID-19 di DKI yang terus meningkat. Beberapa hari terakhir, kasus baru per harinya selalu di atas 2.000 kasus.

"Kita meminta kepada pemerintah pusat untuk menambah hotel untuk yang kasus COVID-19 dengan kategori orang tanpa gejala (OTG)," kata Riza dalam tayangan Youtube BNPB Indonesia, Kamis, 7 Januari.

Saat ini lokasi isolasi pasien COVID-19 di DKI Jakarta tersedia 4.333 tempat tidur yang tersebar di 33 hotel. Rinciannya, Jakarta Pusat 14 hotel, Jakarta Selatan 5 hotel, Jakarta Timur 3 hotel, Jakarta Barat 5 hotel, dan Jakarta Utara 6 hotel.

Beberapa hotel dikabarkan sudah penuh. Di antaranya adalah Hotel Ibis di Senen, Jakarta Pusat, Grand Asia di Penjaringan, Jakarta Utara, dan Hotel U Stay di Mangga Besar, Jakarta Barat.

Selain itu, Riza menyebut pihaknya juga meminta Kementerian Kesehatan menambah 2.767 tenaga kesehatan yang merawat pasien COVID-19 di DKI.

"Ada 2.767 tenaga kesehatan yang kita minta ditambah kembali dalam waktu dekat ini. Sementara, kami juga meningkatkan berbagai fasilitas kesehatan seperti sekarang ada 101 RS rujukan dan laboratorium pemeriksaan COVID-19 sudah 92 lokasi," ujar Riza.

Pemprov DKI juga berencana kembali menggunakan gelanggang olahraga (GOR) untuk tempat isolasi pasien COVID-19 OTG.

"Kami dari Pemprov juga menyiapkan beberapa wisma dan kita kedepan sebagai darurat juga kita sudah menyiapkan GOR-GOR Bila memang nanti pada akhirnya ada lonjakan yang signifikan," tuturnya.

Meski begitu, segala upaya peningkatan kuantitas fasilitas kesehatan khusus COVID-19 akan kembali dipenuhi pasien yang dirawat jika masyarakat masih tidak mematuhi protokol kesehatan.

Berdasarkan pengamatan para ahli, Riza mendapat data bahwa penanganan kesehatan, regulasi mengenai pembatasan mobilitas, hingga sanksi bagi yang melanggar protokol kesehatan hanya berkontribusi menurunkan 20 persen penularan virus corona.

"Menurut para ahli, upaya tersebut hanya berkontribusi 20 persen terhadap keberhasilan kita mengurangi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ternyata, 80 persen ada di kita semua sebagai warga Jakarta atau warga terhadap kepatuhan kita, ketaatan kita, kedisiplinan kita," ungkap dia.