Klaster Pilkada Jadi Sebab Sumba Timur Dapat Prioritas Vaksin COVID-19
Bupati Sumba Timur Gidion Mbilijora (Sumber: sumbatimurkab.go.id)

Bagikan:

JAKARTA - Bupati Sumba Timur, Nusa Tenggara Barat (NTT) Gidion Mbilijora menjelaskan sebab dua kecamatan di daerahnya mendapat prioritas vaksin COVID-19. Kata Gidion salah satunya karena daerah tersebut pernah menjadi klaster Pilkada Serentak 2020. 

"Ada karena klaster pilkada 2020. Wakil Bupati sekarang masih belum keluar dari rumah sakit juga," kata Gidion kepada VOI.

Sebelumnya, pada pertengah Desember tahun lalu, sempat ada laporan tiga kasus baru COVID-19. Dua kasus di antaranya merupakan wakil bupati Umbu Lili Pekuwali dan istrinya. 

"Dia (Umbu) kan maju jadi calon Bupati tapi kan enggak menang," ujar Gidion. "Keluarganya banyak yang kena. Dia dan istirnya, iparnya, anak-anaknya, anak-anak dari iparnya," bebernya.

Klaster COVID-19 Pilkada di Sumba Timur juga mengakibatkan dua orang tewas. "Timnya dia juga ada yang udah meninggal dua orang," tukasnya.

Infografis oleh Raga Granada/VOI

Penanganan COVID-19 Sumba Timur

Saat ini, masalah klaster COVID-19 tersebut sudah ditangani pemkab Sumba Timur. Sementara mereka yang positif COVID-19 sudah diisolasi semuanya. 

"Sekarang penangannya sudah diisolasi semua. Keluarganya semua sudah diisolasi," kata Gideon. "Orang-orang yang kontak dengan mereka juga sudah dilakukan tes swab PCR," tambahnya. 

Penanganan penyebaran COVID-19 di Sumba Timur bukan tanpa tantangan. Pertama ia menjelaskan ihwal tak adanya laboratorium PCR. 

"Persoalannya di kami tidak ada laboratorium PCR. Jadi kami harus kirim ke Kupang, dan antri lagi di Kupang. Makanya lambat terima hasil" kata Gidion.

Gidion memberi contoh, ada salah seorang yang terindikasi COVID-19, orang tersebut kemudian dites dan hasilnya baru keluar dua minggu kemudian. Mirisnya, "Selang sehari setelah keluar tesnya, ia langsung demam tinggi dan meninggal," ujarnya.

Untuk itu Gidion mengandalkan tes cepat molekuler untuk mentracing orang-orang yang menjadi klaster Pilkada 2020 tahun lalu. 

"Kita punya stok lima ratusan, tapi sekarang sudah habis waktu klaster pilkada. Sebab kita tes semua yang terlibat," pungkasnya.