Jokowi Tetap Tunggu Keputusan BPOM Sebelum Mulai Vaksinasi COVID-19

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah tetap menunggu izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (UEA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebelum memulai program vaksinasi. Izin ini kemungkinan akan keluar pada pekan ini atau paling tidak pekan depan.

"Kita masih menunggu hasil pengujian, nanti akan keluar yang namanya izin darurat penggunaan dari BPOM. Kita harapkan minggu ini atau minggu depan keluar," kata Jokowi dalam sebuah acara yang ditayangkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Rabu, 6 Januari.

Setelah izin ini keluar, sekitar dua atau tiga hari setelahnya program vaksinasi akan dilakukan dan dirinya siap menjadi orang yang pertama kali disuntik vaksin Sinovac. Alasannya, dia ingin agar masyarakat percaya jika vaksin ini aman.

"Yang pertama kali disuntik saya. Saya ingin menunjukkan bahwa vaksinnya aman karena sudah melalui uji klinis. Tidak hanya sekali dua kali, sudah diuji," tegasnya.

Jokowi juga menargetkan vaksin COVID-19 ini bisa selesai dalam jangka waktu setahun. Harapannya, setelah vaksin ini diberikan nantinya keadaan Indonesia bisa segera pulih dari pandemi.

"Harapannya setelah divaksinasi ini keadaan mulai kembali normal. Kalau sudah kira-kira 70 persen penduduk Indonesia disuntik vaksin," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan akan bekerja keras untuk mengusahakan program vaksinasi nasional untuk mencegah penularan COVID-19 selesai dalam setahun. 

Meski awalnya menyebut program vaksinasi ini akan rampung dalam waktu 15 bulan, namun, Kemenkes tetap berusaha menyelesaikannya dalam waktu setahun seperti permintaan Presiden Joko Widodo.

"Kami merencanakan dalam jangka waktu 15 bulan kami bisa menyelesaikan vaksinasi ke 181 juta rakyat Indonesia. Namun, tadi di ratas Bapak Presiden memberikan tantangan apakah bisa dipercepat sehingga bisa selesai dalam waktu 12 bulan. Kami akan berusaha keras dan kami butuh dukungan untuk melakukan ini," kata Budi dalam konferensi pers yang disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden usai rapat terbatas, Rabu, 6 Januari.

Budi memaparkan saat ini sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Sinovac asal China sudah didistribusikan ke-34 provinsi di Indonesia. Pengiriman ini kata dia sudah dilakukan sejak Minggu, 3 Januari lalu dan ditargetkan akan selesai paling lambat pada 7 Januari mendatang. 

Nantinya setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (UEA) maka pemberian vaksinasi bisa dilakukan.

Untuk menyukseskan program vaksinasi ini, Menkes Budi mengingatkan kepada fasilitas kesehatan yang akan melaksanakan vaksinasi seperti puskesmas, rumah sakit, dan klinik untuk segera mendaftarkan diri ke aplikasi PCare milik BPJS Kesehatan. Hal ini perlu dilakukan agar fasilitas kesehatan ini dapat mengakses data penerima vaksin.

"Karena kalau belum mendaftarkan akan sulit mereka untuk bisa melayani vaksinasi terutama untuk mencatat dan menangani kalau ada kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI)," tegasnya.

Tak hanya itu, dia juga mengimbau kepada puskesmas yang masih kekurangan lemari pendingin untuk dapat segera melaporkannya kepada pihak terkait termasuk dinas kesehatan setempat sehingga masalah ini teratasi.

"Tolong kontak Kementerian Kesehatan, aparatnya yang terdekat. Kalau perlu (laporan, red) bisa dikirimkan ke Twitter sama Instagram saya atau Facebook saya supaya bisa cepat kami atasi," ungkapnya.