Menkes: Vaksinasi COVID-19 Dimulai dari Nakes, Lansia Masih Tunggu Keputusan BPOM

JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah akan melakukan pemberian vaksin COVID-19 kepada masyarakat secara bertahap dan dimulai dari tenaga kesehatan lebih dulu.

"Tahap yang pertama yang akan dilakukan adalah vaksinasi ke tenaga atau ke petugas kesehatan. Di Indonesia ini ada 1,3 juta orang di 34 provinsi. Rencananya akan dilakukan dalam rentang waktu satu sampai tiga bulan," kata Budi dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Selasa, 29 Desember.

Pada tahap kedua vaksin akan diberikan kepada petugas publik yang jumlahnya mencapai 17,4 juta orang.

Berikutnya vaksinasi COVID-19 ini akan diberikan kepada masyarakat dengan rentang usia di atas 60 tahun atau lansia yang jumlahnya mencapai 21,5 juta dan terakhir, barulah vaksin akan diberikan bagi masyarakat umum.

Hanya saja, terkait vaksin untuk lansia, kata dia, memang masih perlu waktu untuk memberlakukannya. Apalagi saat ini, uji klinis tahap ketiga terhadap vaksin COVID-19 dari Sinovac di Bandung hanya dilakukan kepada masyarakat dengan rentang usia 18-59 tahun.

Namun, dia memaparkan saat ini Sinovac juga tengah sedang melakukan uji klinis pemberian vaksin terhadap kelompok usia di atas 60 tahun di Turki dan Brasil

Untuk menetapkan lebih lanjut masuk atau tidaknya kelompok lansia dalam prioritas penerima vaksin, pihaknya akan melakukan pembicaraan lebih lanjut dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk melakukan koordinasi sebelum keputusan akhir diambil.

"Sesudah ada konfirmasi dari BPOM bahwa vaksin ini bisa digunakan lansia, masuk (vaksinasi, red) ke lansia," tegasnya.

Budi mengatakan ada empat vaksin yang akan didatangkan ke Indonesia. Adapun empat vaksin yang dimaksud adalah Sinovac dari China, Novavax dari Kanada, Astrazeneca dari Inggris, dan Pfizer dari perusahaan gabungan Amerika-Jerman.

Sebagian vaksin itu, kata dia, kemungkinan akan tiba di semester kedua 2021. "Itu sebabnya kenapa kalau kita lihat tadi tahapannya lansia kita taruh agak ke belakang karena kita ingin memastikan bahwa semua data saintifik mengenai pemberian vaksin ke grup lansia ini BPOM sudah merasa yakin," ujarnya.

Meski saat ini pemerintah telah mengatur tahapan pemberian vaksin, namun, Budi menegaskan vaksinasi akan mulai diberikan setelah ada persetujuan dari BPOM. Apalagi, Presiden Joko Widodo telah meminta agar vaksinasi dilakukan secara hati-hati dan dilakukan secara merata.

"Saya percaya BPOM bisa mengambil keputusan yang independen dan berdasarkan kepada kaidah ilmiah," pungkasnya.