Jokowi Minta Vaksinasi COVID-19 Beres Setahun, Menkes: Kami Akan Berusaha Keras

JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan akan bekerja keras untuk mengusahakan program vaksinasi nasional untuk mencegah penularan COVID-19 selesai dalam setahun. 

Meski awalnya menyebut program vaksinasi ini akan rampun dalam waktu 15 bulan, namun, Kemenkes tetap berusaha menyelesaikannya dalam waktu setahun seperti permintaan Presiden Joko Widodo.

"Kami merencanakan dalam jangka waktu 15 bulan kami bisa menyelesaikan vaksinasi ke 181 juta rakyat Indonesia. Namun, tadi di ratas Bapak Presiden memberikan tantangan apakah bisa dipercepat sehingga bisa selesai dalam waktu 12 bulan. Kami akan berusaha keras dan kami butuh dukungan untuk melakukan ini," kata Budi dalam konferensi pers yang disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden usai rapat terbatas, Rabu, 6 Januari.

Budi memaparkan saat ini sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Sinovac asal China sudah didistribusikan ke-34 provinsi di Indonesia. Pengiriman ini kata dia sudah dilakukan sejak Minggu, 3 Januari lalu dan ditargetkan akan selesai paling lambat pada 7 Januari mendatang. 

Nantinya setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (UEA) maka pemberian vaksinasi bisa dilakukan.

Untuk menyukseskan program vaksinasi ini, Menkes Budi mengingatkan kepada fasilitas kesehatan yang akan melaksanakan vaksinasi seperti puskesmas, rumah sakit, dan klinik untuk segera mendaftarkan diri ke aplikasi PCare milik BPJS Kesehatan. Hal ini perlu dilakukan agar fasilitas kesehatan ini dapat mengakses data penerima vaksin.

"Karena kalau belum mendaftarkan akan sulit mereka untuk bisa melayani vaksinasi terutama untuk mencatat dan menangani kalau ada kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI)," tegasnya.

Tak hanya itu, dia juga mengimbau kepada puskesmas yang masih kekurangan lemari pendingin untuk dapat segera melaporkannya kepada pihak terkait termasuk dinas kesehatan setempat sehingga masalah ini teratasi. "Tolong kontak Kementerian Kesehatan, aparatnya yang terdekat. Kalau perlu (laporan, red) bisa dikirimkan ke Twitter sama Instagram saya atau Facebook saya supaya bisa cepat kami atasi," ungkapnya.

Menurutnya, masalah terkait penyimpanan vaksin COVID-19 ini perlu segera diselesaikan. Mengingat, setelah vaksin tahap pertama terhadap 1,6 juta tenaga kesehatan rampung di Januari dan Februari akan dilanjutkan ke tahapan selanjutnya.

"Tahapan berikutnya lebih besar yaitu tahapan untuk 17,4 juta tenaga layanan publik dan 21,5 juta rakyat dengan usia lanjut yang kami harapkan bisa kita mulai di bulan Maret atau April 2021," kata Menkes Budi.=

"Untuk itu sangat membutuhkan dua hal tadi yang kami minta tolong seluruh rumah sakit, seluruh klinik, dan puskesmas untuk mendaftarkan ke Pcare BPJS dan juga untuk memberitahu kalau misalnya ada kekurangan lemari es atau tempat penyimpanan vaksin dengan suhu tertentu," pungkasnya.