Getolnya Pj Gubernur DKI Ingin Tuntaskan Kemiskinan dan Stunting, Sampai Didatangi Menko PMK di Balai Kota

JAKARTA - Upaya penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam mengentaskan kemiskinan dan kasus stunting di Ibu Kota semakin terlihat getol.

Heru berkali-kali menggelar rapat pimpinan dengan melibatkan instansi lain untuk menyusun strategi penyelesaian dua masalah tersebut.

Bahkan, hari ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sampai rela mendatangi Balai Kota DKI Jakarta untuk menjalankan koordinasi dengan Heru mengentaskan kemiskinan dan stunting.

Dalam rapat hari ini, Heru melaporkan proses sinkronisasi pendataan warga yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE), dan data Carik Jakarta.

Sinkronisasi ini dilakukan untuk menemukan data warga yang masuk dalam kategori miskin ekstrem dan potensi stunting secara tepat sasaran. Kemudian, mereka akan diberi penanganan dan bantuan untuk meningkatkan kesehatan maupun kesejahteraannya.

"Kami laporkan kepada Bapak Menteri ada kurang lebih 3 juta warga yang berada di dalam data DTKS, P3KE, dan Carik. Sisanya sedang diskrining di lapangan. Berikutnya, Pak Menteri menugaskan kepada kami untuk konstalasi di (masalah) stunting," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 15 Februari.

Beberapa waktu lalu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga mendatangi Balai Kota DKI untuk berkoordinasi terkait penanganan stunting.

Heru berharap, jalinan kerja antara Pemprov DKI dengan pemerintah pusat bisa menuntaskan target yang diberikan Presiden Joko Widodo, yakni menghapus kemiskinan ekstrem dan menurunkan angka stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024.

"Kami sudah bekerja sama dengan Pak Menkes untuk menurunkan stunting dari insyaallah, bisa, kita sama-sama untuk menjadikan target sebagaimana diamanatkan oleh Bapak Presiden," ujar Heru.

Sementara itu, Menko PMK Muhadjir Effendy mengaku ingin langsung mengecek proses koordinasi antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI terkait penghapusan kemiskinan ekstrem hingga penanganan stunting.

Menurut dia, proses sinkronisasi data yang kini berjalan memang perlu pencermatan. Hal ini dimaksudkan agar penanganan pemerintah bisa tepat sasaran.

"Memang data ini masih menjadi masalah yang paling krusial. Sebelum kita bertindak, tanpa data yang pasti, akan menjadi tidak tepat," ungkap Muhadjir.

"Karena, itu tadi beliau (Heru Budi) sudah melakukan kroscek data atau triangulasi, baik data DTKS, data P3KE, maupun data Carik,” imbuh dia.