Batal Diputuskan Malam Ini, Penetapan Biaya Haji Diumumkan Besok

JAKARTA - Komisi VIII DPR bersama Kementerian Agama RI batal menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2023 pada malam ini. Sehingga pengumuman ongkos haji tahun ini ditunda hingga besok hari. 

Keputusan tersebut diambil setelah Komisi VIII DPR menggelar rapat bersama Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama (Kemenag), Dirut PT Garuda Indonesia, Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes, Dirjen perhubungan Udara, dan Kepala BPKH serta Dirut Saudi Airlines terkait pembahasan komponen BPIH tahun 2023 dari pukul 10.00 WIB. 

Sedianya, Komisi VIII DPR dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada pukul 13.00 WIB menggelar rapat kerja penetapan biaya haji. Namun, karena rapat sebelumnya alot maka raker urung dilakukan sehingga pengumuman penetapan biaya haji 2023 tak bisa diketuk hari ini. 

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, mengatakan panitia kerja (Panja) haji belum menemukan kata sepakat dengan pemerintah, dalam hal ini Kemenag RI terkait dengan besaran item-item yang muncul dari pembiayaan haji.

"Kalau dari sisi pencapaian untuk penurunan BPIH, kita sudah sampai di titik maksimal. Demikian juga dengan Bipih yang menjadi beban jamaah, sudah sampai di titik maksimal," ujar Marwan saat konferensi pers di Gedung DPR, Selasa, 14 Februari, malam. 

"Kenapa disebutkan sudah sampai dititik maksimal? Dari usulan pemerintah besaran BPIH Rp98,8 juta, kita sudah bisa mendapatkan angka sampai Rp90,2 juta. Kemudian BPIH yang pemerintah mengusulkan besaran Rp69 juta, kita sudah sampai di angka Rp49 juta," sambungnya.

Marwan melanjutkan, Panja Komisi VIII mengira semuanya sudah bersepakat dengan angka itu. Namun, di sisi lain ada yang dianggap masih bisa dikoordinasikan untuk menurunkan harga, terutama 3 item.

Pertama, mengenai akomodasi perhotelan. Kedua, mengenai konsumsi atau catering. Ketiga, ada masyair layanan yang diberikan oleh Sarikah yaitu kebijakan Arab Saudi.

"Karena titik ini tidak ketemu, kami akhirnya memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan nego dengan berbagai pihak yang terkait dengan itu di Saudi. Kami sendiri juga coba besok hari akan menyodorkan alasan-alasan kenapa sampai permintaan untuk diturunkan," jelas legislator PAN itu. 

Marwan menuturkan, beberapa anggota Komisi VIII DPR menyarankan dan mengusulkan bahwa paling tidak besok sudah harus ada angka moderat antara pemerintah dan panja. 

"Satu malam ini mudah-mudahan kita menemukan titik temu antara usulan pemerintah dan para anggota. Kami berkeyakinan bahwa item ini hanya 3 saja, akomodasi, konsumsi, maupun masyair," kata Marwan. 

"Saya optimis besok rapat akan berkompromi di titik yang paling moderat tentang pelayanan jemaah kita, dengan catatan sebanyak apapun penurunan yang ditawar para anggota, tidak ada penurunan pelayanan, baik itu hotel yang tetap ada di sentra-sentra yang memudahkan jemaah ke tempat ibadah. Maupun konsumsi tidak ada yang dikurangi menu yang ada di makanan, demikian juga masyair, kita meminta layanan di Arafah, Muzdalifah dan Mina itu tetap dalam keadaan baik layanan sekalipun kita menawar terhadap para Syarikah yang ada," papar Marwan. 

"Kami kira itu situasi malam ini, kami mohon maaf belum bisa malam ini memberikan kepastian berapa beban jemaah dan berapa yang jadi kewajiban kita untuk memberangkatkan untuk melaksanakan ibadah haji," tambahnya.