Israel Sahkan Permukiman Tepi Barat dan 10 Ribu Rumah Baru, Jubir Presiden Palestina: Tantangan Bagi AS dan Arab

JAKARTA - Sembilan pos terdepan pemukim Yahudi di Tepi Barat yang diduduki diberikan otorisasi retrospektif pada Hari Minggu, dengan Pemerintah Israel juga mengumumkan rumah baru yang akan dibangun di permukiman tersebut.

Dua menteri pro-pemukim, yang menunjukkan pendekatan sayap kanan ketika mereka dimasukkan dalam pemerintahan koalisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, adalah yang pertama mempublikasikan keputusan tersebut.

Permukiman seperti itu dianggap ilegal oleh sebagian besar kekuatan dunia, karena mereka mengambil tanah di mana orang Palestina ingin mendirikan negara.

Israel tidak setuju dengan pendapat ini, dan sejak merebut Tepi Barat dalam perang tahun 1967, pemerintah berturut-turut telah mendirikan atau menyetujui 132 permukiman.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemukim telah mendirikan banyak pos terdepan tanpa izin pemerintah.

Beberapa telah dihancurkan oleh polisi, yang lain diizinkan secara retrospektif. Kesembilan persetujuan yang diberikan pada Hari Minggu adalah yang pertama untuk Pemerintahan PM Netanyahu kali ini.

Kantor PM Netanyahu juga mengatakan, komite perencanaan akan bersidang dalam beberapa hari mendatang untuk menyetujui rumah permukiman baru.

Menteri Keuangan sayap kanan Israel Bezalel Smotrich mengatakan akan ada 10.000 rumah.

Terkait itu, Pemerintahan Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan, pengumuman Hari Minggu harus "dikutuk dan ditolak".

"Ini merupakan tantangan bagi upaya AS dan Arab dan provokasi terhadap rakyat Palestina, dan itu akan menyebabkan lebih banyak ketegangan dan eskalasi," kata juru bicara Presiden Abbas, Nabil Abu Rudeineh, melansir The National News 13 Februari.

Tidak ada komentar segera dari Kedutaan AS. Tetapi, Duta Besar Thomas Nides telah menjelaskan bulan lalu, Pemerintah AS akan menentang langkah tersebut.

"Kami ingin menjaga visi solusi dua negara tetap hidup," kata Nides.

"Dia (Presiden Netanyahu) memahami bahwa, kami memahami pertumbuhan pemukiman besar-besaran tidak akan mencapai tujuan itu (dua negara)," lanjutnya.

"Kami telah sangat jelas tentang gagasan melegalkan pos-pos terdepan, perluasan permukiman besar-besaran - itu tidak akan menjaga visi solusi dua negara tetap hidup, dalam hal ini kami akan menentangnya dan kami akan sangat jelas tentang oposisi kami," jelasnya 11 Januari lalu.