JAKARTA - Panitia kerja (Panja) Komisi VIII DPR menggelar rapat bersama PT Garuda Indonesia terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1444H/2023 M di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 9 Februari.
Rapat tersebut untuk menekan biaya transportasi jemaah dari Indonesia ke Arab Saudi, baik dari keberangkatan dan kepulangan ke tanah air.
Diketahui, Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan total biaya haji tahun ini sebesar Rp96,4 juta, di mana per jemaah diwajibkan membayar 70 persen dengan kisaran biaya Rp69 juta.
Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis, mengusulkan agar biaya haji tahun ini Rp45 juta per jemaah.
Awalnya Iskan meminta PT Garuda Indonesia bisa menekan beberapa komponen agar biaya haji 2023 lebih murah. Seperti biaya bahan bakar dan biaya sewa pesawat.
Namun, Iskan mengatakan, rapat panja tersebut belum menentukan berapa penurunan untuk biaya transportasi lantaran Garuda juga belum mengetahui jumlah jemaah yang akan diberangkatkan Kemenag.
"Iya, jadi tadi baru dengan Garuda. Garuda juga baru asumsi, karena Kemenag belum beri data berapa jumlah yang akan dia akan berangkatkan dan di embarkasi mana. Karena beda embarkasi kan beda biaya, jadi dia (Garuda) belum bisa menentukan," ujar Iskan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 9 Februari.
Iskan menyebutkan, pihaknya sudah memberi jalan jika Garuda bersedia menurunkan harga per komponen. Yakni terkait nilai tukar dollar, mengurangi bahan bakar avtur, dan harga sewa pesawat.
"Karena komponen terbesar itu kan, pertama dari sisi tukar dollar, kedua dari sisi avtur, ketiga dari sewa pesawat, itu yang paling besar. Jadi kita berharap dari dollar itu kan banyak kerugian jemaah haji kan, dia harus tukar dollar tukar rupiah lagi, dua kali ganti. Kita berharap skemanya itu bagi hasil dengan BPKH. Karena BPKH dia punya dollar ya bayar dollar aja, sewa pesawat kan dollar juga, kenapa harus jamaah yang tukar dollar," jelas Iskan.
"Kemudian minyaknya, kalau umpama beli dengan cash kan lebih murah, jadi kita berharap dari komponen itu (biaya yang dibayar) jemaah haji turun," lanjutnya.
Iskan menuturkan, Komisi VIII DPR menargetkan penetapan biaya haji 2023 bisa diketuk pada 14 Februari mendatang.
"Kalau feeling saya bisa, karena bisa dari optimalisasi skema yang saya katakan tadi, bisa juga dari pengurangan komponen biaya haji. Bisa juga jangan dibebankan ke jemaah haji tahun ini semua. Jadi skema 70:30 kan ideal, tapi anggarannya enggak ideal,jadi harusnya bertahap aja. Kita kasih 7 tahun tapi jangan dibebankan ke biaya tahun ini semua," tuturnya.
Fraksi PKS sendiri, kata dia, mengusulkan agar biaya haji tahun ini hanya sebesar Rp45 juta, jika mengalami kenaikan.
"Kalau PKS (usul) biaya haji semuanya Rp85 juta, yang akan dibayar jemaah Rp45juta, dan Rp40 juta dari optimalisasi," ungkapnya.
BACA JUGA:
"Rp45 juta dari mana saja? Kan sudah lunasi setoran awal Rp25 juta kemudian keuntungan virtual Rp5 juta jadi Rp30 juta. Selama ini pelunasan Rp10 jut, jadi Rp40 juta ya tambah Rp5 juta gitu. PKS Usulkan yang dibayar jemaah haji itu Rp45 juta, dana optimalisasinya Rp40juta," tambahnya.
Terkait
