Papua Barat Targetkan Eliminasi AIDS TBC dan Malaria di 2030

MANOKWARI - Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (Adinkes) Pacu Pemerintahan di Provinsi Papua Barat capai target eliminasi AIDS, tuberkulosis (TBC), dan malaria pada 2030.

Ketua Adinkes Papua Barat Suharso di Manokwari, mengatakan AIDS, TBC dan Malaria masih menjadi isu serius yang harus ditangani khususnya di Papua Barat, dibutuhkan strategi untuk penyelesaiannya.

“Ketiga penyakit ini bukan hanya menjadi tanggung jawab dinas kesehatan, tetapi juga perlu peran instansi lain sehingga diperlukan petunjuk teknis integrasi penanganannya," kata Suharso dikutip ANTARA, Rabu 8 Februari.

Khusus untuk eliminasi malaria diharapkan bisa terwujud di Papua Barat pada 2027, lebih cepat dibanding target lainnya, mengingat masalah Malaria sangat serius di wilayah tersebut, meski pada tingkat nasional ditargetkan pada 2030.

“Saat ini kasus tertinggi masih di Kabupaten Manokwari, tetapi kita bersyukur bahwa di tahun ini, kita bisa mendapatkan salah satu kabupaten yang sudah berhasil eliminasi malaria yaitu di Kabupaten Sorong Selatan," jelas dia.

Dirinya menjelaskan, Sorong Selatan menjadi satu-satunya kabupaten di seluruh tanah Papua, sehingga bisa menjadi contoh bagi daerah lain untuk terus memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program eliminasi tersebut.

Dukungan yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah yakni penganggaran melalui APBD. Diakui, kendala utama program tersebut yakni anggaran terlebih bagi wilayah yang sulit dijangkau.

“Kami lakukan pendataan terkait dengan jumlah anggaran yang disediakan daerah untuk penanganan AIDS, TBC dan malaria melalui dinas kesehatan masing-masing daerah," ujar dia.

Suharso mengakui saat ini masih tersedia anggaran yang berasal dari luar negeri seperti Global Fund maupun UNICEF yang membantu program AIDS dan malaria, Namun, dalam pelaksanaannya tetap menjadi tanggung jawab penuh pemerintah daerah.

"Dukungan program dari pendonor luar negeri sebagai pemacu pemerintah daerah, karena sebagai milik masyarakat yang harus mendapat jaminan kesehatan," kata Suharso.