JAKARTA - Kementerian Kesehatan melakukan percepatan eliminasi penyakit malaria di Provinsi Papua melalui sejumlah program intervensi yang melibatkan peran pemerintah daerah dan lintas sektor.
"Tahun ini Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, berhasil mengeliminasi malaria untuk yang pertama di tanah Papua. Saya minta tahun-tahun mendatang akan lebih banyak lagi kabupaten/kota yang mengikuti seperti Sorong Selatan," kata Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu dikutip ANTARA, Selasa, 6 Juni.
Berdasarkan data Kemenkes per 2022, masih terdapat 5 kabupaten dengan kasus positif malaria terbanyak di Papua, yakni Mimika sebanyak 77.379 kasus, Kota Jayapura 27.436 kasus, Jayapura 17.676 kasus, Yakuhimo 12.099 kasus, dan Keerom 10.804 kasus.
Maxi mengatakan intervensi yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk menekan laju kasus malaria dapat dilakukan dengan meningkatkan surveilans lewat pelibatan analis, bidan, dan dokter.
Pemda juga didorong untuk melakukan mass blood survey (MBS) dan indoor residual spraying (IRS) di wilayah endemis tinggi, hingga pembentukan kader malaria untuk pemantauan situasi.
MBS adalah upaya pencarian dan penemuan penderita malaria yang dilakukan melalui survei malaria pada penduduk yang tidak menunjukkan gejala malaria klinis. Sementara IRS adalah praktik penyemprotan insektisida pada dinding interior rumah di daerah yang terkena malaria.
Kemenkes juga mendorong pelibatan masyarakat dalam upaya penyelidikan epidemiologi penyakit malaria di lingkungan mereka.
Kemenkes berkomitmen untuk membantu Pemda membentuk tim advokasi dan penilaian mandiri, menindaklanjuti hasil penilaian pelatihan entomolog, dan on the job training ahli teknologi laboratorium medik.
Menurut Maxi jumlah kasus malaria di Indonesia dari tahun ke tahun meningkat. Selain Papua, juga ada provinsi lain di timur Indonesia yang berkontribusi pada angka kasus nasional, antara lain Maluku, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Hampir 89 persen kasus malaria masih ada di wilayah-wilayah tersebut. Peran pemerintah daerah dan lintas sektor diperlukan untuk mendorong percepatan eliminasi malaria," katanya.
BACA JUGA:
Dirjen Maxi meminta kepada pemerintah daerah khususnya di wilayah timur Indonesia untuk segera mengejar eliminasi malaria.
“Harapan kami malaria di Indonesia betul-betul bisa dikendalikan, khususnya di wilayah timur. Kami harapkan tentu peran daripada bupati, walikota, dan juga gubernur untuk mendorong daerah melakukan percepatan eliminasi malaria,” katanya.
Pada Peringatan Hari Malaria Mei 2023, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sorong Selatan Dance Nauw menjelaskan eliminasi malaria di wilayahnya telah melalui proses panjang dari tahun 2009 sampai 2022.
“Jumlah kasus dari 2009 hingga 2022 mencapai angka tertinggi hingga 8 ribu pada 2012 dan 2013. Kemudian kasus mulai menurun pada tahun 2016 hingga 2022, dan pada 2022 tercatat hanya 21 kasus,” katanya.
Dia menyebut ada berbagai upaya yang dilakukan sejak 2009 hingga 2022 untuk mengeliminasi malaria. Upaya yang dilaksanakan pada tahun 2009-2014 adalah distribusi kelambu massal sebanyak 87.480.
"Kami juga membentuk tim surveilans dan pelatihan terhadap tenaga terampil untuk memantau situasi kasus," katanya.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #tahun baru #suriah #nataru #natalPopuler
