Singgung Lemahnya Pengawasan TKA China di Indonesia, Yusril Ihza Mahendra: Pemerintah Tak Boleh Berdiam Diri

JAKARTA - Eks Menteri Hukum dan HAM era Presiden ke-2 RI Abdurrahman Wahid, Yusril Ihza Mahendra menilai, pemerintah harus tegas dalam mengatasi permasalahan yang meliputi tenaga kerja asing atau TKA asal China di Tanah Air.

Awalnya Yusril menyinggung pelayanan Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang menurutnya harus dievaluasi.

Dia bilang, pelayanan Imigrasi tidak harus sepenuhnya diserahkan kepada digitalisasi tanpa diimbangi pengawasan yang efektif demi memenuhi unsur keakuratan.

"Sistem pelayanan Imigrasi juga harus dievaluasi, jangan mudah kebobolan. Sitem elektronik yang dibangun tujuannya untuk mempercepat pelayanan. Tapi jangan menyerahkan segalanya kepada sistem elektronik IT tanpa kontrol yang ketat karena rawan penyalahgunaan," kata Yusril dalam akun Twitter, @Yusrilihza_Mhd, Senin 6 Februari.

Dia melanjutkan, pemerintah sepatutnya juga tidak membuka pintu lebar-lebar kepada TKA yang bekerja di Tanah Air. Menurutnya, perlu ada optional pada sektor tertentu yang bisa ditempati para TKA khususnya dari China.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang tersebut menganggap dibukanya keran kepada TKA berpotensi mengancam stabilitas negara dan ketegangan antarpekerja di Tanah Air.

"TKA China bebas-bebas masuk tanpa pengawasan ketat dan seleksi yang hati-hati terhadap jenis pekerjaan yang boleh dilakukan TKA. Ini bukan saja menimbulkan masalah ketenagakerjaan, tetapi juga masalah sosial dan politik yang rawan serta menjadi ancaman stabilitas," kata dia.

Peluang munculnya permasalahan terkait TKA asal China tidak hanya ditimbulkan dari yang telah disebutkannya, Yusril mengatakan media sosial juga memiliki andil memperkeruh suasana.

"Tiap hari masalah TKA China ini menjadi bahan berita dan bahan agitasi dan propaganda di medsos. Tidak semua beritanya sesuai fakta. Tetapi hal-hal seperti ini mudah mempengaruhi orang awam dan membuat suasana menjadi tegang. Pemerintah tidak boleh berdiam diri menghadapinya," ujarnya.

Dia pun meminta agar pemerintah tegas dalam mengambil sikap terkait permasalahan TKA di Tanah Air. Termasuk ketegangan yang dipicu dari media sosial sehingga membuat resah orang awam.

"Pemerintah yang cerdas adalah pemerintah yang responsif atas setiap perkembangan, positif maupun negatif. Masalah ketidakadilan dan tidak adanya kepastian hukum dan masalah TKA yang ramai dibicarakan, harus diantisipasi, dijelaskan dan diselesaikan," kata Yusril.