Indonesia Disebut Pantas Masuk Kategori Negara Korup Gegara IPK 2022 Merosot 4 Poin

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut Indonesia pantas dikategorikan sebagai negara korup setelah indeks persepsi korupsi (IPK) atau corruption perception index (CPI) merosot empat poin. Narasi penguatan upaya pemberantasan rasuah juga dianggap tak terbukti.

"Tak salah jika disimpulkan bahwa Indonesia layak dan pantas dikategorikan sebagai negara korup," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada wartawan dalam keterangan tertulis dikutip Kamis, 2 Februari.

Merosotnya angka itu, juga diikuti dengan turunnya peringkat Indonesia dari 96 menjadi 110. "Alih-alih membaik nasib pemberantasan korupsi justru kian mundul belakangan ini," tegas pegiat antikorupsi itu.

Kurnia menyebut carut marutnya upaya pemberantasan korupsi ini tak sesuai dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022 lalu.

Saat itu, Jokowi menyinggung korupsi adalah pangkal masalah yang terjadi di Tanah Air. Namun, Kurnia menilai, kondisi IPK yang merosot ini tak menunjukkan adanya semangat pemberantasan rasuah.

"Dapat disimpulkan bahwa untaian kalimat presiden terkait pemberantasan korupsi hanya sekadar pemanis pidato semata," ujarnya.

"Selain itu jelang pergantian kekuasaan tahun 2024, Presiden gagal mewariskan kebijakan antikorupsi yang baik," sambung Kurnia.

IPK Indonesia merosot empat poin dari 38 menjadi 34. Penilaian ini disampaikan oleh Transparency International Indonesia (TII).

"CPI Indonesia pada 2022 berada pada skor 34 dari skala 100 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini turun empat poin dari tahun 2021 dan merupakan penurunan paling drastis sejak 1995," kata Deputi Transparency International Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko di Jakarta, Selasa, 31 Januari.

Ada tiga sumber data yang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, yaitu PRS yang merosot 13 poin; IMD World Competitiveness Yearbook yang turun 5 poin; dan PERC Asia yang turun sebesar 3 poin.

Selajutnya, ada tiga yang mengalami sumber data yang mengalami stagnansi yaitu Global Insight, Bertelsmann Transformation Index, dan Economist Intelligence Unit. Sedangkan yang meningkat adalah World Justice Project–Rule of Law Index dan Varieties of Democracy Project (VDem).

Dengan IPK berjumlah 34, Indonesia kini berada di bawah Timor Leste dan Vietnam yang mendapat skor 42. Sementara untuk wilayah Asia Tenggara, Singapura menjadi negara yang dinilai paling tidak korup dengan skor 83.

Sedangkan di tingkat global, Denmark menduduki peringkat pertama dengan IPK 90 diikuti Finlandia dan Selandia Baru dengan IPK 87, Norwegia 84, Singapura dan Swedia 83 serta Swiss 82.

Sementara di posisi terendah ada Somalia dengan skor 12. Suriah dan Sudan Selatan meraih skor 13 serta Venezuela dapat skor 14.