Potensi Konflik Kepentingan Tinggi, Pejabat-Kepala Daerah yang Masih Jadi Pengusaha Disorot KPK

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti adanya politikus hingga kepala daerah yang tetap menjadi pengusaha saat jadi pejabat. Padahal, hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Sorotan ini disampaikan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan. Kata dia, konflik kepentingan di lingkungan pemerintahan ini yang berperan membuat indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia turun hingga empat poin.

"Politisi, kepala lembaga, dan kepala daerah bisa menjadi pebisnis dan tidak ada aturan conflict of interestnya," kata Pahala dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 1 Februari.

Pahala menyebut saat ini modus korupsi pengadaan barang dan jasa mencapai yang diurusi KPK mencapai 277 kasus. Sementara, terkait suap jumlah mencapai 25 perkara.

Kebanyakan praktik ini diduga terjadi karena konflik kepentingan. Hanya saja, upaya perbaikan belum dilakukan termasuk membuat aturan yang mencegah terjadinya konflik kepentingan.

"Untuk menekan risiko itu butuh terobosan dan keinginan," tegas Pahala.

Pahala mengingatkan seluruh pemangku kebijakan berperan untuk mendongkrak IPK di Tanah Air. Kata dia, upaya ini harus dilakukan secara berkelanjutan.

"Butuh komitmen nyata dan terobosan-terobosan baru untuk menjawab berbagai tantangan dalam pemberantasan korupsi," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, IPK Indonesia merosot empat poin dari 38 menjadi 34. Penilaian ini disampaikan oleh Transparency International Indonesia (TII).

"CPI Indonesia pada 2022 berada pada skor 34 dari skala 100 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini turun empat poin dari tahun 2021 dan merupakan penurunan paling drastis sejak 1995," kata Deputi Transparency International Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko di Jakarta, Selasa, 31 Januari.

Ada tiga sumber data yang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, yaitu PRS yang merosot 13 poin; IMD World Competitiveness Yearbook yang turun 5 poin; dan PERC Asia yang turun sebesar 3 poin.

Selajutnya, ada tiga yang mengalami sumber data yang mengalami stagnansi yaitu Global Insight, Bertelsmann Transformation Index, dan Economist Intelligence Unit. Sedangkan yang meningkat adalah World Justice Project–Rule of Law Index dan Varieties of Democracy Project (VDem).

Dengan IPK berjumlah 34, Indonesia kini berada di bawah Timor Leste dan Vietnam yang mendapat skor 42. Sementara untuk wilayah Asia Tenggara, Singapura menjadi negara yang dinilai paling tidak korup dengan skor 83.

Sedangkan di tingkat global, Denmark menduduki peringkat pertama dengan IPK 90 diikuti Finlandia dan Selandia Baru dengan IPK 87, Norwegia 84, Singapura dan Swedia 83 serta Swiss 82.

Sementara di posisi terendah ada Somalia dengan skor 12. Suriah dan Sudan Selatan meraih skor 13 serta Venezuela dapat skor 14.