Warga Luar Jakarta Terdampak Penggusuran Sodetan Ciliwung Dipulangkan ke Daerah Asalnya

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta telah memindahkan puluhan keluarga yang bangunannya digusur akibat proyek pembangunan Sodetan Ciliwung ke rumah susun sewa.

Adapun syarat menghuni rusunawa milik Pemprov DKI adalah memiliki KTP Jakarta. Lalu, bagaimana dengan nasib warga ber-KTP daerah lain? Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Sarjoko mengungkapkan, mereka dipulangkan ke daerah asalnya.

"Saya dapat informasi dari wilayah (Pemerintah Kota Jakarta Timur), mereka yang bukan warga Jakarta dikembalikan ke daerah masing-masing," kata Sarjoko di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 30 Januari.

Sementara, warga DKI terdampak penggusuran di area Sodetan Ciliwung sebanyak 24 KK. Mereka kini telah menghuni Rusunawa Cipinang Besar Utara dan belum dibebankan pembayaran sewa hunian per bulan.

Sebab, selama masa pandemi COVID-19, warga yang menghuni rusunawa dibebaskan dari pembayaran sewa. Hal ini tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 61 Tahun 2020 Pemberian Keringanan Retribusi Daerah dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif kepada Wajib Retribusi yang Terdampak Bencana Nasional COVID-19 masih berlaku.

"Harganya sewanya belum ditentukan, saat ini masih gratis sampai dicabutnya Pergub (Nomor 61 Tahun 2020) itu," ungkap Sarjoko.

Pada Kamis, 12 Januari lalu, Pemkot Jakarta Timur melakukan penertiban terhadap 59 bangunan di Jalan IPN Kebon Nanas, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara.

Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, M. Anwar, mengatakan, penertiban ini dilakukan dalam rangka pembangunan Proyek Nasional Sodetan Ciliwung menuju ke Kanal Banjir Timur (KBT).

“Diharapkan dengan terbangunnya sodetan, rumah warga yang berada dekat aliran kali Ciliwung bisa terbebas dari banjir,” ujar Anwar.

Sebelum pelaksanaan penggusuran bangunan, Pemkot Jaktim telah melayangkan sejumlah surat peringatan. Surat peringatan 1 diberikan tanggal 5 Januari 2023, surat peringatan 2 diberkan tanggal 9 Januari 2023, dan surat peringatan 3 pada tanggal 11 Januari 2023 kepada para penghuni bangunan di lokasi tersebut.