JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali, memastikan Koalisi Perubahan yang diinisiasi partainya bersama Demokrat dan PKS akan bubar sebelum deklarasi. Jika partai politik calon mitra koalisi masih saling mengunci dengan mengajukan syarat tertentu untuk mendukung pencapresan Anies Baswedan.
Alias, masih memaksakan nama figur tertentu untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024.
"Kalau ada partai yang memaksakan keinginannya atau mengunci, atau memberikan syarat tertentu untuk mendukung Anies, maka saya pastikan koalisi ini akan bubar, tidak akan terjadi," ujar Ali kepada wartawan, Rabu, 25 Januari.
Sebagaimana diketahui, hingga saat ini Partai Demokrat tetap menginginkan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres Anies. Sementara, PKS mengusulkan Wakil Ketua Majelis Syuro Ahmad Heryawan atau Aher.
Ali mengklaim, NasDem mendukung Anies Baswedan menjadi capres bukan semata-mata untuk kepentingan partainya. Namun, demi kepentingan bangsa dengan harapan mantan gubernur DKI Jakarta itu bisa membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia, serta meneruskan pembangunan yang sedang dijalankan pemerintahan hari ini.
Karenanya, Ali meminta parpol calon mitra koalisi memiliki pandangan yang sama dan tidak memaksakan kepentingannya masing-masing.
"Saya berharap mitra koalisi kita juga memiliki pandangan yang sama. Dia tidak boleh bicara tentang kepentingan partainya," ucap Ali.
Ali juga meminta kepada calon mitra koalisi agar tak membuat analisa sendiri soal sosok cawapres. Bahkan belum mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres, tapi sudah coba-coba menyodorkan nama pendampingya.
"Jangan kemudian membuat analisa sendiri bahwa figur ini lah yang paling tepat dampingi Anies. Itu kan tidak fair," terangnya.
BACA JUGA:
"Selalu saya katakan bahwa usulan PKS mencalonkan katakanlah Ahmad Heryawan atau terakhir setuju Khofifah ya kan, dan kemudian Demokrat harus AHY, NasDem tidak mau menanggapi itu karena NasDem masih melihat itu sebagai bentuk kedaulatan partai, itu hak mereka. Tapi kalau kemudian kita sudah terlibat dalam satu koalisi nah makanya kita bicara untuk kepentingan bersama," kata Ali menandaskan.