Tolak ERP, Pengemudi Ojol Bakal Serbu Gedung DPRD DKI

JAKARTA - Sejumlah pengemudi ojek online (ojol) akan menggelar aksi unjukrasa terkait rencana kebijakan pemberlakuan jalan berbayar atau ERP di Jakarta, Rabu, 25 Januari. Mereka akan menggeruduk gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, untuk menyampaikan penolakan penerapan ERP untuk motor.

Dalam keterangan tertulis yang diterima VOI, disebutkan adanya undangan aksi solidaritas, aksi 251 predator menggugat. Seruan undangan itu berisi narasi ajakan aksi unjukrasa menolak dengan tegas tanpa kompromi pemberlakuan jalan elektronik berbayar di DKI Jakarta.

"Bersatu, berjuang untuk menang," tulis dalam seruan undangan aksi itu.

Ajakan itu ditujukan kepada pengemudi ojol serta pengurusnya untuk berunjukrasa dengan memakai baju atribut ojol dan komunitasnya masing-masing berikut alat peraga bendera.

Sementara, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin membenarkan adanya aksi demo di kawasan Kebon Sirih.

"(ada ojol) Itu di DPRD DKI," singkatnya.

Sebelumnya diberitakan, rencana penerapan tarif jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) untuk kendaraan bermotor, juga berlaku untuk kendaraan roda dua di Jakarta. Meski penerapan ERP dinilai dapat menekan kemacetan di Jakarta, namun kebijakan itu dianggap tidak berpihak kepada pengemudi ojek online (ojol).

"Sulit lah kalau buat ojek online (peraturan) kayak gitu (ERP). Soalnya ojol penghasilannya enggak seberapa kan ya, orderan juga engga tentu kan," kata Guruh, salah satu pengemudi ojol yang kerap mangkal di kawasan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Rabu, 18 Januari.

Seperti diketahui, kemacetan lalu lintas kendaraan di ruas jalan ibukota Jakarta kian sulit dikendalikan. Pemprov DKI Jakarta berencana menerapkan program jalan berbayar atau elektronic road pricing (ERP) dalam waktu dekat.

"Kalau dibikin begitu, jatuhnya menyulitkan masyarakat, apalagi buat para ojek online (ojol). Banyak kan tuh ojol yang narik dimana-mana, kalau memang digituin makin susah aja dong nanti ojol ujung-ujungnya," keluhnya.

Guruh mewakili suara rekan sesama ojol mengaku keberatan atas kebijakan rencana ERP di Jakarta.

"Iya keberatan sih kalau buat itu. Itu sepihak. Pasti kalau diterapkan kayak gitu, ojol pasti bergerak engga mungkin engga. Pada engga setuju," katanya.