JAKARTA - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono membantah pernyataan anggota fraksinya, Wa Ode Herlina yang menyebut partainya akan menolak penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
Wa Ode melontarkan pernyataan tersebut saat digeruduk massa aksi kelompok pengemudi ojek online (ojol) di depan gedung DPRD DKI.
Gembong menegaskan, PDIP belum bisa menyatakan sikap terkait penerapan ERP. Sebab, saat ini landasan aturan jalan berbayar dalam rancangan peraturan daerahnya masih dalam pembahasan.
"Kita belum tahu. Kalau bicara ERP, perdanya saja belum dibahas. Makanya, kita lihat kayak apa sih ERP itu, apakah itu ujungnya akan membenani rakyat atau tidak, kan kita mesti tahu dulu," kata Gembong saat dihubungi, Kamis, 26 Januari.
Gembong mengklaim partai yang dipimpin Megawai Soekarnoputri itu pasti akan mempertimbangkan keluhan masyarakat ketika regulasi ERP dibahas di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta.
"Keluhan masyarakat Jakarta, pasti akan didengar oleh PDI Perjuangan. Berikan waktu dulu kepada Fraksi PDI Perjuangan untuk menelaah aturan yang nanti akan dibahas karena saat ini pembahasan terhadap perda kaitan ERP itu belum dilakukan. Untuk saat ini, enggak usah terlalu gelisah karena memang aturannya belum dibahas bersama-sama antara eksekutif dan legislatif," jelas Gembong.
Sebagai informasi, draf Raperda tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) yang mengatur jalan berbayar telah disusun. Pemprov dan DPRD DKI juga telah melakukan pembahasan awal mengenai muatan dalam raperda, namun pembahasan pasal per pasal belum dilakukan.
Meski pematangan raperda belum dilakukan, rencana penerapan ERP telah menimbulkan protes pada sejumlah masyarakat. Salah satunya adalah pengemudi ojol yang sampai menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI pada Rabu, 25 Januari lalu.
"Pengepungan" Gedung DPRD memancing reaksi pimpinan Komisi B DPRD DKI, yang saat itu juga tengah melakukan rapat kerja dengan Dishub DKI mengenai rencana ERP.
Menemui massa aksi, Ketua Komisi B Ismail dari Fraksi PKS dan Sekretaris Komisi B Wa Ode Herlina dari Fraksi PDIP dipaksa memberi pernyataan mengenai penolakan ERP di depan para ojol.
Saat itu, Ismail mengaku dengan tegas partainya akan menolak ERP diberlakukan. Sementara, Wa Ode, atas nama fraksinya di DPRD DKI, sempat memberi pernyataan bersayap. Tak ada kata penolakan ERP yang keluar dari ucapan Wa Ode.
"Partai wong cilik pasti mendukung apa yang kalian inginkan. Kita akan kawal ini sesuai kemauan kalian, kemauan masyarakat," ucap Wa Ode di atas mobil komando saat aksi unjuk rasa ojol.
Mendengar pernyataan tersebut, massa aksi masih belum puas. Mereka mendesak Wa Ode mengulang pernyataannya dengan tegas. Akhirnya, Wa Ode mengaku akan menolak rencana penerapan jalan berbayar tersebut.
"Kita ingin statement dari Ibu di depan massa aksi yang menolak ERP ini. Ibu menyatakan dengan tegas bahwa Fraksi PDIP menolak! Begitu saja, Bu," tutur orator aksi.
"Saya tanya, teman-teman semua menolak? Baik, kita akan bantu untuk tolak," jawab Wa Ode.
Setelahnya, Ismail dan Wa Ode meninggalkan lokasi aksi unjuk rasa dan kembali masuk ke dalam gedung DPRD DKI Jakarta. Tak lama, peserta demonstrasi yang memadati Jalan Kebon Sirih membubarkan diri.
Terkait
