JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan berbagai kajian secara cepat terkait penanganan COVID-19 di Tanah Air guna meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi dalam program yang dilakukan pemerintah.
KPK merekomendasikan pengadaan vaksin COVID-19 yang sebaiknya tak dilakukan dalam jumlah besar dan sebaiknya menunggu hasil uji klinis tahap tiga yang kini tengah berlangsung.
"Dalam pengadaan vaksin, rekomendasi KPK adalah agar pembelian tidak langsung dalam jumlah besar. Pembelian vaksin dalam jumlah besar direkomendasikan untuk menunggu hasil uji klinis tahap ketiga," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers Capaian Kinerja KPK Tahun 2020 yang ditayangkan secara daring di akun YouTube KPK RI, Rabu, 30 Desember.
KPK juga meminta agar pengadaan vaksin harus mendapatkan pertimbangan dari Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Pembelian vaksin, sambungnya, juga sebaiknya lebih dulu meminta pertimbangan dari Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan TUN (Jamdatun), LKPP, dan BPKP. Hal ini perlu dilakukan untuk analisis kontrak pembelian yang ada.
Rekomendasi lain yang disampaikan oleh KPK adalah agar fasilitas rumah sakit rujukan COVID-19 dapat ditingkatkan untuk penanganan pasien yang terpapar virus ini. Selain itu, Kementerian Keuangan juga dinilai lembaga antirasuah untuk mempertegas sumber pendanaan fasilitas rumah sakit rujukan COVID-19 terutama yang ada di daerah.
"Untuk pembangunan maupun peningkatan fasilitas rumah sakit rujukan untuk penanganan COVID-19, rekomendasi yang diberikan selain perlunya panduan pengusulan RS rujukan tersebut, Kementerian Keuangan harus mempertegas sumber pendanaan untuk pembangunan atau peningkatan fasilitas RS Rujukan COVID-19 di daerah," ungkapnya.
BACA JUGA:
Diberitakan sebelumnya, Indonesia sebelumnya telah mendatangkan vaksin dari pabrikan Sinovac asal China yang saat ini masih dilakukan uji klinis sebelum diproduksi. Adapun jumlah vaksin yang didatangkan pada beberapa waktu yang lalu mencapai 1,2 juta dosis.
Terbaru, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pemerintah akan kembali mendatangkan vaksin Sinovac pada esok hari. Vaksin ini didatangkan dari perusahaan asal China.
"Dari track bilateral, insyaallah besok akan tiba kembali vaksin sinovac sejumlah 1,8 juta," kata Retno dalam konferensi pers virtual, Rabu, 30 Desember.
Dengan rencana ketibaan vaksin ini, maka Indonesia telah akan mengamankan 3 juta dosis vaksin Sinovac di dalam negeri.
Selain vaksin sinovac hari ini pemerintah juga berhasil mengamankan suppai vaksin, yaitu Astra Zeneca dan Novavax
"Vaksin yang didatangkan dari Kanada dan Inggri sini masing-masing akan datang sebesar 50 juta dosis. Penandatanganan pengamanan supply dari Astra Zeneca dan Novavax telah kita lakukan hari ini," ungkap Retno.
Retno menuturkan Indonesia telah berkontribusi melalui CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) untuk pengadaan vaksin dunia.
Hal ini, lanjut Retno, sesuai dengan prinsip yang selalu ditekankan Indonesia dari sejak awal pandemi, yaitu akses setara bagi vaksin yang aman dan dengan harga terjangkau.
"Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya memikirkan kebutuhan sendiri namun juga berkontribusi agar negara lain dapat memperoleh akses vaksin setara," tuturnya.
Terkait
